Solopos.com, JAKARTA–Harian Umum Solopos edisi hari ini, Sabtu (15/6/2024), mengangkat headline tentang industri tekstil dalam kondisi sulit yang ditandai penurunan produksi dan penjualan serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menyangkal relaksasi aturan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 membuat industri tekstil ambruk.
Diberitakan Solopos hari ini, berdasarkan catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), total karyawan pabrik tekstil yang terkena PHK hingga Mei 2024 mencapai 10.800 pekerja. Angka tersebut melanjutkan tren PHK sepanjang 2023 yang menyasar 7.200 pekerja sentra industri TPT, yakni Bandung dan Solo.
Promosi Berkat KUR BRI dan Rajin Ikut Pameran, Keripik Kulit Ikan Rafins Snack Mendunia
Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan pada kuartal I/2024 terjadi kenaikan jumlah PHK sebesar 3.600 tenaga kerja atau naik 66,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. David memperkirakan jumlah yang sebenarnya bisa lebih besar lantaran jumlah pekerja kontrak yang tidak tercatat.
”Terdapat kurang lebih 20-30 pabrik yang mungkin saat ini sudah tutup dan tidak tercatat jumlah pabrik yang melakukan PHK pada tenaga kerjanya,” kata David kepada Bisnis Indonesia, Jumat (14/6/2024).
API membeberkan sederet penyebab puluhan pabrik tekstil nasional tutup hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ribuan buruh tekstil. Menurut David, masalah utama penyebab PHK secara masif adalah turunnya order industri tekstil dalam negeri lantaran harga produk yang sulit bersaing dengan produk impor.
Kebangkitan Kurban Dibayangi Kelesuan
SOLO—Perayaan Iduladha 2024 diwarnai kenaikan kebutuhan hewan kurban dibandingkan Iduladha tahun lalu. Kenaikan ini terjadi di tengah bayang-bayang penyusutan stok hewan ternak pascawabah penyakit ternak pada tahun-tahun sebelumnya dan lesunya daya beli masyarakat.
Data Kementerian Pertanian memproyeksikan kebutuhan hewan kurban pada Iduladha 2024 sebanyak 1,97 juta ekor secara nasional. Angka prakiraan kebutuhan hewan kurban itu naik sekitar 15,8% dibandingkan kebutuhan hewan kurban tahun lalu, yakni sebanyak 1,7 juta ekor. Kenaikan permintaan itu tidak dibarengi kenaikan ketersediaan hewan kurban.
Pada tahun ini, stok hewan kurban secara nasional hanya sebanyak 2,06 juta ekor atau menyusut signifikan 24,8% dibandingkan ketersediaan hewan kurban tahun lalu sebanyak 2,74 juta ekor. Meski masih surplus, ketersediaan hanya berbeda tipis dari permintaan. Kementan memperkirakan ketersediaan hewan kurban tahun ini surplus tipis sebanyak 88.000 ekor.
Solo Menjalin Sinergi Antardaerah
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berkomitmen membangun kerja sama antardaerah di Soloraya. Salah satu kerja sama yang dijalin adalah pengembangkan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, ditemui Espos di kantornya, Kamis (13/6/2024) petang. Teguh menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan kawasan Soloraya.
Menurut Teguh, Kota Solo tidak memiliki keindahan alam. Potensi wisata alam dimiliki kabupaten sekitar, misalkan Boyolali, Karanganyar, Wonogiri. Kota Solo juga tidak memiliki area persawahan. Potensi itu dimiliki wilayah lain, misalkan Sragen, Klaten, maupun Sukoharjo. “Masing-masing wilayah punya kelebihan. Harapan pemerintah pusat ada kerja sama antardaerah Soloraya. Anggaran pasti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” jelas Teguh.
Menurut Teguh, pariwisata bisa berkembang dengan membangun akses yang baik, promosi, dan investasi pada sektor pariwisata. Melalui investasi, pengembangan pariwisata bisa berakselerasi lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan APBD.
Banyak Pelaku UMKM Belum Punya Sertifikasi Halal
SOLO–Baru 4.762 pelaku usaha di Solo yang mengantongi sertifikat halal untuk produk mereka. Sementara itu, berdasarkan catatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Solo, ada 13.203 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bengawan. Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) diminta bisa menjangkau 102.000 pelaku usaha per hari secara nasional agar target sertifikasi halal terpenuhi.
Namun, BPJPH hanya mampu melayani 2.600-an pelaku usaha per hari. Jumlah pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal di Solo mengacu dari pemaparan Sekretaris Satgas Halal Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo, Encep Moh Ilham, Jumat (14/6/2024) pagi. Mengacu data Kemenag Solo, belum ada separuh dari total pelaku UMKM yang sudah punya sertifikat halal.
“Kalau pelaku usaha [di Solo] yang mendaftar sertifikat halal sekarang ini sebanyak 5.388 orang,” ungkap Encep ketika ditemui di kantornya, Jumat (14/6/2024) pagi. Masih ada 626 pelaku usaha yang harus menunggu sertifikat halalnya terbit. Saat Espos bertanya perihal berapa lama waktu tunggu bagi pelaku usaha, mulai dari mendaftar hingga terbitnya sertifikat halal, Encep menyampaikan dua hingga tiga bulan.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (15/6/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
