SOLOPOS HARI INI : Soloraya Hari Ini: Revitalisasi Pasar Sangkrah hingga Polemik KIP

Solopos hari ini memberitakan kabar-kabar terkini di Soloraya.

Solopos.com, SOLO – Nasib pedangan saat proses revitalisasi Pasar Sangkrah dimulai, polemik Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Soloraya, dan DPRD Solo mendesak Dispora Solo membenahi pengelolaan perparikan menjadi berita utama halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat (14/7/2017).

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Simak cuplikan berita utama halaman Soloraya Harian Umum Solopos edisi hari ini, Jumat, 14 Juli 2017;

REVITALISASI PASAR SANGKRAH: Perabotan Dulu, Barang Dagangan Kemudian

Pasar sementara Sangkrah di Jl. Demangan maupun Jl. Sungai Sambas, Solo, masih sepi pedagang, Kamis (13/7). Tak ada satupun aktivitas yang terlihat di sana. Rupanya, pedagang masih sibuk di tempat sebelumnya, Pasar Sangkrah. “Pindah ke pasar sementaranya besok Sabtu (15/7) saja. Hari ini bongkar-bongkar perabotan dulu,” kaya Ny.Tomo, saat berbincang dengan Espos, Kemarin.

Simak selengkapnya: http://epaper.solopos.com/

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH: DPRD: Benahi Retribusi Manahan

Kalangan legislator mendesak Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Solo melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan parkir maupun retribusi masuk kompleks Stadion Manahan Solo.

Desakan itu terkait temuan penarikan retribusi maupun parkir yang tidak sesuai regulasi. Hal ini terungkap dalam rapat kerja evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) semester I 2017 antara Komisis III DPRD Solo, Dispora, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat, dan Bagian Hukum Sektertariat Daerah (Setda) Solo, di Kantor DPRD Solo, Kamis (13/7).

Simak selengkapnya: http://epaper.solopos.com/

PENDIDIKAN SRAGEN: Punya KIP Belum Jaminan Bebas Biaya Sekolah

Sejumlah siswa SMK negeri pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih dibebani uang pengembangan sekolah pada tahun ajaran baru. Beberapa orang tua siswa mengeluh dan bingung mencari tempat mengadu karena tidak sanggup membayar uang pengembangan sekolah yang nilainya jutaan rupiah.

Simak selengkapnya: http://epaper.solopos.com/