Solopos.com, SOLO – Halaman Soloraya Harian Umum Solopos hari ini, Rabu (17/12/2014), menampilkan kasus penipuan penjualan kios Pasar Gawok, Blimbing, Gatak, Sukoharjo.
Seperti diberitakan Solopos, sejumlah pedagang merasa ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Sukoharjo. Pelaku mengelabui para korban dengan memberi surat izin penempatan (SIP) kios dengan memalsukan tanda tangan Kepala Disperindag, A.A. Bambang Haryanto.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Kabar lain, Seorang pengawas sekolah di wilayah Kabupaten Klaten diduga menjadi calo perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 dari tenaga honorer kategori dua (K2). Ia dilaporkan salah satu honorer K2 dari tenaga kependidikan yang mengaku telah membayar sejumlah uang.
Simak rangkuman berita Soloraya Harian Umum Solopos edisi Rabu, 17 Desember 2014, berikut;
KASUS PENIPUAN: 5 Warga Beli Kios dengan SIP Palsu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo menerima pengaduan dari lima warga kabupaten setempat yang mengaku menjadi korban penipuan penjualan kios Pasar Gawok, Blimbing, Gatak, pekan lalu.
Mereka merasa ditipu oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Sukoharjo. Pelaku mengelabui para korban dengan memberi surat izin penempatan (SIP) kios dengan memalsukan tanda tangan Kepala Disperindag, A.A. Bambang Haryanto.
Kepala Disperindag yang akrab disapa Anton itu saat ditemui wartawan, Senin (15/12), menginformasikan ada lima orang tak dikenal menemuinya di kantor.
(Baca Juga: Setelah Surat Izin Palsu, Undian Kios Pasar Gawok Bingungkan Pedagang)
PROGRAM TRANSMIGRASI: Merajut Asa di Tanah Perantauan
Bagi sebagian warga Solo, Desa Mahalona yang berada di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mungkin masih asing di telinga. Namun, bagi lima kepala keluarga (KK) calon transmigran asal Solo, Mahalona adalah asa.
Agung Subiyantoro, 34, warga asal Gandekan, Jebres, mengaku bersyukur bisa terbang ke Mahalona dalam program transmigrasi tahun ini. Puluhan tahun hidup di Kota Bengawan, bapak dari tiga anak ini mengaku kesulitan memperbaiki peruntungan.
Selama ini penghasilannya membengkel di Keprabon hanya mampu menghasilkan Rp50.000 per hari. Alih-alih membeli rumah, uang itu hanya cukup membayar kontrakan sederhana di bilangan
Gandekan. “Istilahnya putra daerah tapi tidak punya tanah,” ujarnya saat ditemui Espos di sebelum pemberangkatan transmigran di Hotel Pajang Indah, Selasa (16/12). Keikutsertaannya dalam program transmigrasi membuat Agung memiliki aset untuk masa depan.
Di tanah rantau, Agung dan empat KK lain dibekali lahan pekarangan seluas seperempat hektare (ha) dan lahan produksi dua ha. Sebuah rumah bertipe 36 juga disiapkan bagi keluarga transmigran.
Optimisme serupa disampaikan Sri, 53. Dia berencana membuka ladang padi di Mahalona. Pekerjaan itu dipilihnya setelah mendengar rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Sulsel sebagai lumbung padi nasional.
“Harapannya ya sukses, mengubah kehidupan. Sebelum ini penghasilan saya payah,” tutur mantan pekerja pabrik itu.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo, Agus Alwanto, mengatakan calon transmigran bakal dibina di provinsi sebelum diberangkatkan. Transmigran akan dibekali kemampuan pertanian, tata kelola lahan hingga penyesuaian budaya.
“Untuk Mahalona memang prospektif di pertaniannya, terutama lada. Banyak yang kerasan dan mengajak sanak saudara,” ujar Agus.
Kepala Dinsosnakertrans, Sumartono Kardjo, bahkan menyebut beberapa transmigran mampu meraup penghasilan sampai Rp20 juta-80 juta per bulan. “Itu untuk transmigran yang sudah empat tahun tinggal di sana. Dengan tekad dan etos kerja yang kuat, kami yakin semua dapat memperbaiki nasib.”
(Baca Juga: Transmigrasi Lokal, Ganjar Pranowo Terserah Masyarakat Bersedia atau Tidak, Berangkat Transmigrasi ke Sulawesi & Sumatra, Warga Kulonprogo Bawa Bibit, Transmigrasi Dihidupkan Lagi, 6.000 KK akan Dikirim ke Perbatasan Malaysia)
PEREKRUTAN PEGAWAI: Pengawas Sekolah Diduga Jadi Calo CPNS
Seorang pengawas sekolah di wilayah Kabupaten Klaten diduga menjadi calo perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 dari tenaga honorer kategori dua (K2). Ia dilaporkan salah satu honorer K2 dari tenaga kependidikan yang mengaku telah membayar sejumlah uang.
Dugaan itu muncul setelah Tim Penegakan Disiplin PNS Pemkab Klaten memeriksa Sw, Selasa (16/12). PNS yang bertugas sebagai pengawas SMP/SMA itu itu dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena menerima uang Rp30 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Espos dari berbagai sumber, Sy melaporkan pengawas sekolah itu ke BKD, pekan lalu. Sy mengatakan sudah menyetorkan sejumlah uang agar bisa diterima menjadi CPNS K2 dengan bantuan Sw. Sy menyerahkan uang itu sebelum tes seleksi pada Oktober 2013.
Namun, uang itu tidak diserahkan langsung dan melalui perantara Ws yang juga seorang pengawas sekolah. Sy bersedia menyerahkan uang karena mengetahui anak Sw berhasil diangkat menjadi PNS. Sy yang bertugas sebagai salah satu penjaga SMP di Klaten itu menganggap Sw memiliki kenalan salah satu pegawai di pemerintah pusat.
(Baca Juga: Di Klaten, Pengawas Sekolah Diduga Jadi Calo)
PROYEK TOL: Tak Ada Negosiasi Harga, Warga Wadul ke DPRD
Sejumlah warga Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, mengadu ke DPRD soal ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Salatiga-Boyolali, Selasa (16/12). Warga memprotes Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Boyolali yang dinilai mengabaikan unsur musyawarah dalam menentukan harga ganti rugi lahan. Warga tak diberi kesempatan untuk bernegosiasi.
Ilustrasi Zona Lahan Jalan Tol (JIBI/Solopos)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
