SOLOPOS HARI INI : Raskin Diganti Voucher Pangan hingga Pemkot Kukuh, Warga akan Gelar Doa di Jalan

Solopos hari ini memberitakan tentang wacana pemerintah akan mengganti raskin dengan voucher pangan.

Solopos.com, SOLO — Kabar yang menjadi berita utama di Harian Umum Solopos, Kamis (19/5/2016), adalah soal wacana pemerintah akan mengganti penyaluran raskin dengan voucher pangan.

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

Pergantian sistem penyaluran bantuan masyarakat ini direkomedasikan Presiden Jokowi, untuk memudahkan akses pangan kepada yang memerlukan serta menggerakkan geliat usaha pedagang kecil dan menengah.

Selanjutnya, ada pula kabar tentang Pemerintahan Kota Solo yang tetap akan membuka jalur searah di tiga jalan utama di Laweyan. Bagaimana reaksi warga sekitar?

Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi Kamis, 19 Mei 2016;

KEBIJAKAN PUBLIK: Raskin Diganti Voucher Pangan

Pemerintah akan mengganti penyaluran beras sejahtera (rastera) atau dikenal dengan beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan voucher pangan.

Keputusan presiden (keppres) yang memayungi kebijakan itu akan terbit Mei ini. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang biasa menerima raskin akan mendapat voucher pangan mulai 2017. Voucher pangan digunakan RTS untuk menebus beras dan telur ayam di lokasi-lokasi yang ditunjuk pemerintah.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari, Rabu (18/5), mengatakan pergantian sistem tersebut direkomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu bertujuan untuk memberikan akses pangan kepada RTS sekaligus menggerakan usaha pedagang kecil dan menengah.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

[Baca juga: Voucher Pangan Pengganti Raskin, Ada Kartu Baru?, Raskin Diganti Voucher Pangan, Peran Bulog Digeser]

SBBI-JBBI 2016: 71 Merek Pemenang Hati Konsumen Diumumkan

PT Aksara Solopos dan PT Aksara Dinamika melanjutkan komitmen menjadi bagian pertumbuhan kota dengan memberikan penghargaan SBBI-JBBI kepada merek terbaik pilihan konsumen, Kamis (19/5). Berikut laporan wartawan Solopos, Asiska Riviyastuti.

Solo Best Brand Index (SBBI) telah dilaksanakan selama 16 kali sedangkan Jogja Best Brand Index (JBBI) memasuki tahun kelima. Perjalanan mendapatkan merek terbaik versi konsumen Solo dan Jogja dimulai September tahun lalu. Tim survei dari lembaga survei Solo Research mengawali dengan menyusun desain riset dan desain kuesioner.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

[Baca juga: Pemegang Merek Tunggu Pengumuman Brand Terbaik]

PERDAGANGAN ANAK: Kafe di Solo Diduga Libatkan Anak

Aktivis peduli anak meminta Pemkot Solo menertibkan tempat hiburan malam yang diduga melibatkan anak dalam operasional. Mereka tidak dipekerjakan, namun digandeng menjadi mitra.

”Saya sering melihat anak di bawah umur yang dilibatkan di sejumlah kafe dan tempat karaoke. Mereka tak dipekerjakan secara langsung, namun terlibat di dalamnya,” ujar Adi Cahyo, aktivis peduli anak Kota Solo saat ditemui Espos di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (18/5).

Aktivis dari Yayasan Atma Solo ini mengatakan keterlibatan anak dalam bentuk mitra dengan pemilik usaha hiburan malam. Mereka datang lalu menawarkan jasa sebagai penerima tamu. Adi mengaku pernah mengamati aktivitas sebuah lokasi hiburan malam di Jebres yang melibatkan anak.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

[Baca juga: Polisi Dalami Penjualan Anak di Pati]

SISTEM JALAN SEARAH: Pemkot Kukuh, Warga akan Gelar Doa di Jalan

Sejumlah warga Laweyan, Solo, akan menggelar doa bersama di Jl. dr. Radjiman (selatan Sabar Motor), Kamis (19/5) pukul 20.00 WIB, setelah Pemkot Solo kukuh melanjutkan kebijakan sistem satu arah (SSA) di tiga jalan.

Sebelumnya, pertemuan warga dan pelaku usaha yang terdampak kebijakan jalan searah di tiga jalan utama di Laweyan bersama jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo di markas Tim SAR Juba Rescue Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, Senin (16/5) malam, tidak mencapai kata sepakat.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

[Baca juga: Warga Laweyan Mendesak Pencabutan Kebijakan Jalan Searah, Evaluasi Kebijakan Jalan Searah Dinilai Tak Solutif]