Solopos edisi, Rabu (11/12/2013). (Tutut Indrawati/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Bupati Boyolali, Seno Samodro, diduga menyiapkan skenario efisiensi APBD 2014 untuk kepentingan pegawai negeri sipil (PNS) dan politisasi terhadap korps pegawai negeri. Dugaan itu berhembus dipicu dari pidato Bupati saat resepsi hari lahir Korpri.
Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, Mayoritas Analis Rekomendasi Beli Saham BBRI
Berita terkait pidato Bupati Boyolali tersebut menjadi headline Harian Umum Solopos edisi, Rabu (11/12/2013).
Berita Caleg Gerindra Karanganyar Tersandung Kasus Penculikan juga mewarnai halaman depan Solopos hari ini. Sementara kabar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyerahkan daftar harta kekayaan terpampang di halaman utama Soloraya.
Berikut cuplikan berita-berita Solopos hari ini :
Efisiensi APBD bagi PNS Patuh
Bupati Boyolali, Seno Samodro, kembali memantik kontroversi. Kali ini, rekaman pidato Bupati saat resepsi hari lahir Korpri di Pendapa Kabupaten Boyolali, Rabu (4/12) lalu, menjadi pemicunya.
Dalam rekaman pidato yang beredar di kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga diterima Espos ini, Bupati diduga menyiapkan skenario efisiensi APBD 2014 untuk kepentingan pegawai negeri sipil (PNS) dan politisasi terhadap korps pegawai negeri. Efisiensi APBD 2014 itu sebagian akan dipakai untuk mendanai kredit motor, mobil dan rumah bagi PNS.
Saat dimintai konfirmasi Espos terkait isi rekaman pidatonya, Bupati Seno, Selasa (10/12), mengakui telah mewacanakan program-program untuk kesejahteraan PNS.
Caleg Gerindra Karanganyar Tersandung Kasus Penculikan
Seorang calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra Karanganyar, NS, warga Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar ditangkap polisi lantaran diduga terlibat kasus penculikan disertai penganiayaan bermotif utang piutang.
Tersangka juga terancam dicoret dari Daftar Caleg Tetap (DCT) Partai Gerindra pada pemilihan umum legislatif 2014 mendatang.
Informasi yang dihimpun Espos, Selasa (10/12), menyebutkan tersangka dibekuk bersama empat pelaku lainnya yakni HP, AH, AP dan ED lantaran diduga terlibat kasus penculikan disertai penganiayaan terhadap Rizki Zulfikar, 24, warga Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar.
PNS Wajib Laporkan Harta
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot untuk menyerahkan daftar harta kekayaan mereka.
Wali Kota Solo F. X. Hadi Rudyatmo menegaskan kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada awal 2014. Menurut Rudy, sapaan akrabnya, hal itu dilakukan sebagai komitmen Pemkot Solo dalam mencegah tindak pidana korupsi.
“Untuk 2014 nanti, semua PNS harus membuat laporan harta kekayaan. Tidak ada batasan jabatan. Semua PNS harus membuat. Jadi staf pun harus membuat,” ungkap Rudy, Selasa (10/12).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
