Solopos.com, SOLO – Kisruh KIH-KMP dan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubernur jadi berita utama Harian Umum Solopos hari ini, Sabtu (15/11/2014).
Diberitakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dalam rapat paripurna istimewa, Jumat (14/11/2014).
Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya
Dari islah DPR, Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan konflik DPR itu membuat struktur alat kelengkapan DPR (AKD) menjadi tidak beraturan.
Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi Sabtu, 15 November 2014;
GUBERNUR DKI: Ahok Diangkat Jadi Gubernur, KMP Absen
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dalam rapat paripurna istimewa, Jumat (14/11).
Rapat paripurna istimewa hanya dihadiri 47 anggota DPRD DKI. Dua orang lainnya, berasal dari Fraksi PDIP, berhalangan hadir. Sedangkan 57 legislator daerah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) absen karena tak setuju dengan hasil rapat pimpinan, Kamis (13/11).
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan agenda rapat yang dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan gabungan telah usai. ”Saya umumkan dan usulkan pengesahan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur,” ujarnya dalam rapat paripurna istimewa.
Setelah digelarnya rapat ini, DPRD DKI akan mengirim rekomendasi kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk melantik gubernur baru. ”Ketua DPRD mengirim surat melalui Kemendagri untuk pelantikan,” katanya disambut tepuk tangan para hadirin.
(Baca Juga: Surat Rekomendasi Pelantikan Ahok Segera Dikirim ke Mendagri, Ahok Bersyukur DPRD DKI Jakarta Tak Dikuasai KMP, Disahkan Jadi Gubernur, Ahok Tak Takut Didemo, Dukung Ahok Gubernur, Netizen Bikin #GubernurAhok di Twitter)
PERILAKU APARATUR NEGARA: PNS Terima Suap akan Dipecat
Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), Yuddy Chrisnandi, bakal rajin menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan aparat pemerintah bekerja dengan benar.
Dia juga mengaku tak segan-segan memecat PNS yang korupsi dan menerima suap. “Ya berani dong [memecat], kalau dia terbukti kesalahannya,” kata Yuddy di Gedung Kementerian PAN & RB, Jakarta, Jumat (14/11).
Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Yuddy menandatangani pernyataan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi di kementeriannya.
Kata Yuddy, dirinya juga akan melakukan sidak PNS secara simultan. Hal itu untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara betul-betul produktif bekerja melayani rakyat. “Kalau misalnya jam kerja keluyuran di mal, berarti tidak produktif. Dia bisa kena sanksi,” imbuhnya.
“Sanksi pertama penyuapan, kami kembalikan pada peraturan dan undang-undangnya. Tapi paling minimal, dia harus mengembalikan uang itu. Dia didemosi atau tidak dipromosikan, dan dia mungkin dinonaktifkan jabatannya. Itu saja sudah berat. Jangan kamu minta yang berat-berat lagi,” ucapnya.
NOSTALGIA JALUR KA: Jejak Stasiun Kereta di Warung Satai Kartasura
Tulisan ”Kartasura” terlihat di bagian atap kayu di sebuah warung satai di depan Pasar Kartasura. Warung Sate Bagong namanya. Meski sudah usang dimakan usia, Tulisan ”Kartasura” itu masih bisa terbaca dengan jelas. Tak jauh dari situ, di bahu jalan yang dimanfaatkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL), berdiri sebuah papan besi yang menjelaskan tanah tersebut milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Tulisan ”Kartasura” itu menyimpan jejak sejarah perkeretapian di Soloraya, khususnya di jalur Solo-Boyolali. Menurut penuturan seorang warga, Seno, 64, warung satai itu dulunya merupakan stasiun kereta api Kartasura.
ISLAH DPR: Kisruh KIH-KMP Rugikan Rakyat dan Negara
Sejumlah kalangan menuntut anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang masih berseteru segera menuntaskan masalah secara realistis. Perseteruan itu merugikan rakyat dan negara.
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan konflik DPR itu membuat struktur alat kelengkapan DPR (AKD) menjadi tidak beraturan.
“Dengan tidak beraturannya struktur AKD, kinerja DPR yang fungsinya antara lain membahas anggaran negara dan merumuskan sejumlah aturan dan untuk kepentingan rakyat dan negara belum terlaksana dengan baik,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (14/11).
Soal anggaran negara, paparnya, publik berisiko tidak akan menerima program baru apa pun dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pembahasan anggaran kementerian di DPR pasti buntu. ”Belum lagi kementerian dengan nomenklatur baru. Bagaimana mereka bisa jalan jika masih memakai APBN lama,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, MahfudzMd., menyatakan saat ini kementerian Kabinet Kerja belum bekerja. ”Mereka masih menunggu DPR bersatu untuk membicarakan APBN. Jika bekerja dengan anggaran lama, kementerian baru atau yang nomenklaturnya diubah berisiko berurusan dengan KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi],” katanya.
(Baca Juga: Islah DPR Molor, Pakar: KIH Jangan Berbelit!, Islah DPR Masih Tertunda, Program Jokowi Tak Berjalan, Rapat Paripurna Batal, Islah DPR Tertunda Lagi)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
