Solopos.com, JAKARTA – Kebijakan subsidi mobil listrik disorot Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel. Menurut dia, subsidi ke petani dan pertanian lebih prioritas dan mendesak ketimbang subsidi motor dan mobil listrik.
“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent. Membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata Gobel, dalam keterangan resmi, Senin (15/5/2023).
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
Ia menegaskan sebaiknya pemerintah fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. Gobel menyampaikan hal itu menanggapi kebijakan pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik.
Kondisi pertanian Indonesia saat ini membuat Gobel prihatin. Pada masa puncak Covid-19, Indonesia bisa swasembada beras. Namun pada 2023 ini, kata Gobel, pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton. Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun, Bulog menyatakan cadangan beras di gudang justru menipis. Sesuai regulasi maka impor harus dilakukan.
“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Ini tentu merupakan satu masalah yang besar bagi petani. Petani kita mayoritas petani gurem. Mereka petani kecil yang hasilnya cukup buat hidup sehari-hari saja, sehingga saat musim tanam mereka butuh bantuan pupuk dan bibit. Itu pun hanya sebagian saja yang mendapat pupuk subsidi. Jika subsidi dikurangi maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka,” katanya.
Gobel menjelaskan berdasarkan data, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun ini. Tercatat pada 2019 anggaran subsidi Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. Dalam lima tahun ini, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.
Masalah Kemiskinan
Gobel mengatakan masih banyak pekerjaan rumah di sektor pertanian. Selain hal-hal teknis dan edukasi, yang tak kalah penting adalah pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan suatu bangsa.
“APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju,” katanya.
Gobel mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kedua, sektor pertanian memberikan pangan pada bangsa. Nasib bangsa besar akan sangat rawan jika pangan pokoknya tergantung bangsa lain. Ketiga, sektor pertanian berada di desa sehingga menjadi kunci ketahanan masyarakat desa dan menjadi penggerak ekonomi desa.
Selain pertanian, kata Gobel, pemerintah juga harus memprioritaskan sektor perikanan dan perkebunan serta masalah kemiskinan. Kemiskinan harus ditanggulangi secara organik.
Penyelesaian secara organik, katanya, adalah dengan memberdayakan orang miskin melalui ekosistem usaha yang membantu mereka bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri.
“Jumlah penduduk kita sangat besar. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pangan ini. Kita harus fokus pada pertanian dan industri pangan kita. Jadi anggaran negara harus ke pertanian, perikanan, dan pangan, bukan ke kendaraan listrik,” katanya.
Lebih lanjut Gobel mengatakan, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas guna membahas anggaran tersebut. “Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” kata Gobel.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
