Solopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin memuji Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilainya bertindak tepat saat menghadapi polemik sistem pemilu.
Menurut Nurul Arifin, kondisi ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden Joko Widodo saat ini.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Nurul menyinggung polemik perubahan sistem pemilihan kepala daerah pada 2014. Saat itu, DPR menerbitkan UU 22/2014 yang menetapkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD bukan dipilih secara langsung.
Pada akhirnya, SBY memutuskan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang membatalkan UU 22/2014 itu.
“Waktu itu kami bantu, akhirnya diveto ketika akan ada pemilihan kepala daerah oleh DPRD, diveto oleh Pak SBY,” ujar Nurul dalam acara Rilis Indikator: Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Capres dan Partai Jelang 2024 secara daring, Rabu (4/1/2023).
Kini saat muncul wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup Nurul merasa tak ada sikap tegas dari Presiden Jokowi.
“Sekarang justru berbalik [dari sikap pemerintahan SBY], dan sekarang saya mengajak ayo dong lembaga survei ini bergerak juga jangan diam-diam saja begitu,” ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memproses perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu.
Para pemohonnya adalah Demas Brian Wicaksono (kader PDIP), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.
Meski begitu, Nurul meyakini MK tak akan mengabulkan uji materi terkait perubahan sistem pemilu terbuka menjadi proporsional tertutup.
Bagaimanapun, lanjutnya, dari sembilan partai politik (parpol) yang ada di DPR alias parpol parlemen, ada delapan yang sudah menyatakan sikap menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Hanya PDIP parpol perlemen yang menginginkan sistem itu.
“Masa kita delapan fraksi [parpol di DPR] kalah sama satu fraksi [PDIP] begitu,” ujarnya Nurul. Dalam acara itu, juga hadir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Nurul menyarankan kepada Hasto agar mengurungkan keinginannya PDIP mengubah sistem pemilu.
“Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras. Kita harus mengutama, mengusung suara rakyat, berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orang yang mereka percaya,” jelas anggota Komisi I DPR itu.
Sebagai informasi, sistem pemilu proporsional tertutup berarti masyarakat hanya mencoblos parpol dalam pemilu.
Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.
Artinya, dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat tak memilih secara langsung wakil rakyatnya di DPRD dan DPRD.
“Kami tidak percaya tidak ada oligarki, kami tidak percaya memerangi korupsi, kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebih baik,” tegas Nurul.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Golkar Bandingkan Jokowi dengan SBY Soal Polemik Sistem Pemilu”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
