Solopos.com, KUPANG–Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku kaget saat mengetahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat membuat kebijakan penerapan jam masuk sekolah untuk SMA dan SMK dimulai pukul 05.00 WITA.
“Kebijakan ini memang mengagetkan kita semua dan DPRD juga belum diajak komunikasi terkait kebijakan ini,” kata Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna di Kupang, Selasa (28/2/2023), dikutip dari Antara.
Promosi BRI Hadiahkan Mobil dan Logam Mulia kepada Pemenang Super AgenBRILink
Inche menyampaikan hal itu menanggapi polemik kebijakan Pemprov NTT yang baru disampaikan secara lisan soal aktivitas sekolah dimulai pukul 05.00 WITA.
Inche mengatakan tidak pernah ada perbicaraan antara Pemprov dengan DPRD NTT terkait aturan tersebut. Tiba-tiba aturan itu sudah diberlakukan di beberapa SMA/SMK sederajat di Kota Kupang.
“Jujur, kami dari DPRD kaget dengan kebijakan ini,” ulas Inche.
Dia juga sudah mendapat laporan dari Komisi V DPRD NTT yang membidangi pendidikan. Pada Rabu (1/3/2023) ini, DPRD NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengelar rapat untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan yang kini jadi polemik itu.
Menurut Inche, jam masuk sekolah di Indonesia berkisar antara pukul 06.30 hingga 08.30. “Saat ini kegiatan belajar mengajar di Indonesia termasuk yang paling pagi mulainya dibandingkan sekolah di seluruh dunia,” ujarnya.
Inche melanjutkan ada banyak riset yang menyebutkan waktu sekolah yang terlalu awal berpotensi mengurangi waktu tidur anak. Itu berisiko lebih besar mengganggu kesehatan mental siswa.
Inche berharap kebijakan sekolah mulai pukul 05.00 Wita di NTT itu ditinjau kembali. Selama proses peninjauan, jadwal sekolah dikembalikan seperti yang berlaku selama ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pertemuannya dengan Disdikbud NTT dan sejumlah kepala sekolah dan guru-guru SMA sederajat meminta aktivitas sekolah, khusus SMA dan SMK, di NTT dimulai pukul 05.00 WITA.
Video pernyataan Gubernur Laiskodat ini kemudian viral di media sosial dan kini menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pengamat pendidikan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
