SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Aula UNINUS Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023). (ANTARA/Andi Firdaus).

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan Dana Haji yang dikelola pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak cukup untuk memberikan subsidi bagi jemaah haji.

Karena itu Ma’ruf Amin mengemukakan biaya haji 2024 perlu diatur secara seimbang dan proporsional tanpa memberatkan peserta maupun subsidi dari pemerintah.

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp105 juta atau naik Rp15 juta dibandingkan tahun 2023 senilai Rp90 juta.

Dari jumlah BPIH Rp90 juta tahun 2023 tersebut yang ditanggung jemaah sebagai biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) senilai Rp49,8 juta.

“Soal haji, memang kebijakan dulu itu kan terlalu berat pada subsidi, lebih dari 50 persen, sehingga dapat menggerus Dana Haji yang ada,” kata Ma’ruf Amin seusai menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Nusantara (Uninus) di Aula Uninus Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Ia mengatakan hasil Dana Haji tidak cukup untuk memberikan subsidi. Oleh karena itu, harus dibatasi melalui penetapan persentase, masing-masing 30 persen subsidi dan 70 persen dana peserta.

Namun, kata Ma’ruf, pembagian persentase masih bisa dinegosiasi melalui forum pembahasan bersama DPR untuk menyeimbangkan porsi biaya yang rasional.

“Saya kira nanti dinegosiasi di DPR, bagaimana nanti kesepakatan subsidinya sekian saja dulu, sedikit-sedikit, sehingga tidak berat pada jamaah, tetapi juga jangan berat pada subsidi,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR mengusulkan BPIH 2024 sebesar Rp105 juta.

Angka tersebut lebih besar dari biaya haji 2023 yakni sebesar Rp90 juta.

“Siklusnya memang pemerintah mengajukan usulan biaya haji. Kami usulkan BPIH sebesar Rp105 juta per orang. Usulan ini yang akan dijadikan bahan pembahasan oleh panja untuk nantinya disepakati berapa biaya haji tahun 2024,” ujar Yaqut.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan usulan biaya haji 2024 yang lebih tinggi dibanding biaya haji 2023, karena kenaikan kurs hingga adanya penambahan layanan.

“Biaya haji 2023, disepakati dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp15.150 dan 1 SAR sebesar Rp4.040. Sementara Usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 dolar AS sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,” kata Hilman di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya