Solopos.com, JAKARTA — Petinggi PAN kembali melontarkan pernyataan yang menyindir PKB.
Kali ini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut bergabungnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kepada Anies Baswedan sebagai belo tanpa memberi lampu sein.
Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan
Sebagaimana diketahui, PAN kini bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang digalang Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Koalisi yang dulu bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu berisi Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN.
Bergabungnya PAN yang sudah membawa Erick Thohir sebagai calon wakil presiden membuat Cak Imin tersisih.
Belakangan, secara mengejutkan Cak Imin digandeng Anies Baswedan sebagai cawapres.
“Ya, kalau lampunya mati, mbok ngasih tangan. Ini belok enggak ngasih-ngasih sein,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam sambutan di acara Peningkatan Kapasitas Politik Anggota dan Caleg PAN Kalimantan Barat, Jumat, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Kendati demikian, Zulhas mengatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan masing-masing partai politik dalam menentukan arah politiknya.
Ia tetap mendoakan PKB sukses pada Pemilu 2024.
“Nanti PAN ke sini, PKB ke sini, Demokrat ke sini, haknya masing-masing, kita hormati. Cuma kemarin itu, kita ‘kan satu rombongan sama PKB Cak Imin, ini belok. Kalau rombongan mobil bareng-bareng, ini beloknya enggak ngasih sein,” kata dia, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Langkah Anies Baswedan menggandeng Cak Imin juga membuat Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) meradang.
Partai Demokrat yang sejak awal menyodorkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies itu akhirnya keluar dari KPP.
Kegeraman itu dipicu klaim Partai Demokrat bahwa sebenarnya Anies sudah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tinggal diumumkan awal September 2023.
Klaim itu disampaikan Partai Demokrat dalam siaran pers yang ditandatangani Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).
Teuku Riefky mengatakan Anies Baswedan menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 untuk menyampaikan keinginannya itu.
“Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY’,” kata Teuku seperti dikutip Solopos.com.
Teuku menyebut Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai cawapresnya pada 14 Juni 2023.
Nama AHY pun telah disampaikan kepada para ketum dan majelis tertinggi partai koalisi.
“Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh (Ketum Nasdem), Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS) dan Ahmad Syaikhu (Presiden PKS), serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” imbuhnya.
Teuku menyatakan, menurut Anies para pimpinan partai politik itu tidak ada penolakan.
Ada sejumlah alasan mengapa Anies memilih AHY sebagai cawapres.
Pertama karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP; AHY dinilai Anies memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meski ketika itu Demokrat terancam diambil alih Moeldoko melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
“Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” kata Teuku.
Setelah penetapan cawapres, jajaran KPP utamanya PKS, Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.
“Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud,” kata Sekjen Demokrat itu.
Teuku mengatakan alasan urungnya dilaksanakan deklarasi diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
“Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
