Solopos.com, SOLO—Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Australian National University (ANU) membacakan pernyataan sikap di Canberra, Australia, Kamis (8/2/2024).
Pernyataan sikap bertajuk Maklumat Canberra itu merupakan respons mahasiswa Indonesia yang belajar di ANU untuk menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 di Tanah Air.
Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan
Dalam pernyataan sikap yang diikuti Solopos.com melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (8/2/2024), disebutkan bahwa keprihatinan itu didasarkan pada keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebagian pejabat serta aparatur sipil negara pada pasangan calon (Paslon) tertentu.
Jokowi itu dianggap sengaja mengutip Pasal 299 Ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum untuk membenarkan keberpihakannya.
“Hal ini menunjukkan betapa mudahnya undang-undang dipelintir untuk kepentingan elektoral sepihak oleh pemimpin negara tanpa mempertimbangkan etika,” kata Mahasiswa program Phd School of Cultural History and Language ANU, Anita Wahid ketika membacakan maklumat.
Pihaknya mendorong agar pelaksanaan Pemilu kembali dipandang sebagai pesta rakyat demi perubahan yang lebih baik, bukan sebagai kendaraan untuk terus berkuasa melalui praktik politik dinasti.
Anak Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mempertegas pelaksanaan maklumat atau pernyataan sikap tersebut tidak ada hubungan dengan para paslon tertentu. Dia mengatakan pembacaan sikap bukan bagian dari ajakan untuk mendukung atau menolak salah satu paslon.
“Ini murni untuk menyikapi cara-cara yang tidak dibenarkan dalam proses pemilu,” kata Anita.
Dia mengatakan yang lebih penting lagi, menjelang Pemilu 14 Februari 2024 tidak ada lagi tindakan melanggar etika yang bertentangan dengan hukum, tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, dan tidak ada lagi penyalahgunaan sumber daya negara demi keuntungan salah satu kandidat manapun.
Selain itu pihaknya berharap ada kepastian setelah hari pelaksanaan Pemilu 2024 selesai, hasil dari pencoblosan dilindungi dari berbagai macam kemungkinan kecurangan.
“Jadi komitmen semua mahasiswa yang saat ini hadir, sebetulnya berfokus pada proses demokrasi yang perlu dijaga, proses elektoral yang perlu dijaga, sampai nanti pemilu selesai,” kata Anita.
“Termasuk di antaranya adalah menjaga ketika ada kecurangan-kecurangan pelanggaran, mahasiswa juga akan bergerak bersama masyarakat sipil yang lainnya untuk bersuara dengan keras, dan memastikan terhadap suara-suara yang tidak setuju dengan tindakan [kecurangan] seperti itu terdengar,” lanjut dia.
Mahasiswa Program Phd Crawford School of Public Policy ANU, Riandy Laksono mengatakan pihaknya berusaha untuk terus mengawal proses Pemilu meski dari Australia.
“Petisi [pernyataan sikap] ini adalah hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Pemerintah dan jajaran saat ini sudah tidak malu-malu lagi dalam menampakkan kesalahan, jadi masyarakat sipil tidak boleh malu-malu dalam menyampaikan kebenaran,” kata dia.
Terdapat empat poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh Forum Komunikasi ANU, yakni:
1. Presiden Joko Widodo beserta segenap jajaran mengembalikan martabat penyelenggaraan negara dengan berbasis etika;
2. Pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang, sumberdaya, dan lembaga negara untuk upaya pemenangan salah satu Paslon tertentu dalam Pemilu 2024;
3. Penyelenggara negara dan aparat keamanan menjaga netralitas dan secara aktif menjamin ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai prasyarat demokrasi;
4. Masyarakat secara luas saling jaga dari segala bentuk upaya yang berusaha mencederai upaya gotong royong dan bersolidaritas yang selama ini [menjadi] daya rekat utama kita sebagai bangsa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
