Solopos.com, JAKARTA — Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Deddy Syafwan, menyesalkan server basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-elektronik seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di luar negeri.
“Pada awalnya saya kira servernya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian, maka ada kepentingan luar yang bermain pada e-KTP ini,” ujar Deddy di Jakarta, Minggu (16/11/2014).
Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan
Server adalah semacam tempat penyimpanan data elektronik. Data e-KTP, sambung dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.
“Dengan dasar apapun, kalau servernya berada di negara lain, sama saja menjual seluruh data bangsa ini ke asing.” Menurutnya, data kependudukan adalah data dasar terpenting di sebuah negara. Data kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting sidik jari.
“Semua ini adalah data prinsipil kita. Buat apa kita hidup, kalau kerahasiaan data kita sudah tidak ada? Pihak asing akan sangat mudah memetakan kondisi demografi kita, dan yang terpenting e-KTP sudah tidak aman lagi,” jelas dia.
Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) begitu mudah menaruh servernya di Belanda. Padahal di dalam negeri banyak lokasi server yang aman. Grand design dari e-KTP yang nantinya menjadi kartu identitas tunggal untuk semua sektor.
“Posisi server di luar negeri ini bisa membuat siapapun di luar sana bermain dengan data kependudukan kita. Tidak ada gunanya lagi kita melanjutkan program e-KTP ini,” cetus dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
