Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan tidak akan memberikan toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan BUMN. Sejak awal, Erick berkomitmen memperbaiki kondisi BUMN agar lebih transparan dan profesional.
“Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung,” kata Erick dalam acara rilis hasil Survei Nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini, Minggu (22/1/2023).
Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini
Erick mengatakan dirinya selalu intensif berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Erick menilai pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan lantaran banyak juga dana pensiun di BUMN yang bermasalah.
“Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” ucapnya.
Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun Erick tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
“Waskita beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detailnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar,” lanjut dia.
Erick mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.
“Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun sekarang menjadi Rp125 triliun dan InsyaAllah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi,” ungkapnya.
Saat baru menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Erick memproyeksikan dari 32 BUMN dari 41 BUMN saat ini dalam kondisi yang sehat. Erick mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.
“Ini lah hal-hal yang saya rasa kenapa menerapkan pemilihan orang-orang yang baik di posisi Dirut BUMN itu menjadi penting dan memang jangan sampai diintervensi politik, ini yang kita harus jaga,” ujarnya.
Erick mengatakan, program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun ini yang akan bisa mengurangi korupsi.
“Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya,” kata Erick.
Ekonomi Indonesia
Erick Thohir mengatakan Indonesia harus menjaga momentum untuk menjadi negara besar. Untuk itu, Indonesia harus bersiap mengambil langkah dalam menatap situasi perekonomian pada 2023.
“Dinamika ke depan ditentukan oleh kebijakan hari ini. Situasi ekonomi pascapandemi kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2027 itu ada di 4,3 persen [data IMF],” ujar Erick.
Dia menyampaikan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai lima persen atau menempati peringkat kedua dari negara-negara G20 di bawah India dengan 6,10 persen.
Proyeksi tersebut unggul dibandingkan Cina dengan 4,40 persen maupun Amerika Serikat (AS) dengan 1 persen. Sementara negara-negara G20 lain seperti Italia, Jerman, Rusia, diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif.
“Perbandingannya dengan negara-negara G20 posisi kita sangat baik, ini konteks menarik artinya posisi kita sudah baik, apakah kita ada kekurangan, pasti ada,” ucap Erick.
Untuk itu, kata Erick, pemerintah terus berupaya menelurkan kebijakan yang bermanfaat untuk seluruh rakyat, bukan pada pilihan politik. Erick menilai seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk meneruskan capaian apik tersebut.
“Kita membuat kebijakan untuk semua rakyat, tidak terjebak pada pilihan politiknya, kalau kita terjebak akhirnya kita tidak melihat pertumbuhan yang kita inginkan, saya rasa tidak baiklah kalau seperti itu,” lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
