SOLOPOS.COM - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan pidato di depan pendukungnya saat menghadiri acara halalbihalal Relawan Jokowi di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Halalbihalal relawan Presiden Joko Widodo tersebut untuk mendukung pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. (Solopos/ANTARA FOTO/Galih Pradipta - aww)

Solopos.com, JAKARTA — Analis Politik Sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti aksi cawe-cawe atau ikut campur politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses penjajakan koalisi Pilpres 2024. 

Menurut Pangi, masyarakat saat ini tengah dipertontonkan drama politik yang sedang dimainkan oleh Presiden Ke-7 RI itu, satu langkah sudah dimenangkan meski melalui jalan terjal dan berliku. 

Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini

Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya takluk dengan secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. 

Menurutnya, deklarasi pengumuman capres dari PDIP yang semula dijanjikan Megawati pada HUT PDI-P yang ke-50 bertepatan pada hari Haul Bung Karno, 1 Juni 2023, tetapi pengumumannya justru jauh lebih cepat dari itu.

“Sehingga, wajar kita bartanya-tanya, kekuatan apa yang membisikkan Megawati sampai begitu cepat deklarasi Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP,” ujarnya melalui rilisnya, Kamis (18/5/2023), mengutip Bisnis.com.

Langkah berikutnya, Pangi menilai bahwa Jokowi ingin memastikan calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang diinginkannya, maka relawan pro-Jokowi adalah senjata paling ampuh yang kembali digerakkan melalui serangkaian acara bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra).

Dia meyakini Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik (terutama dengan PDIP) untuk memuluskan langkahnya, dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh.

Menurutnya, melalui ajang Musra ini Jokowi sedang mengirim setidaknya tiga pesan sekaligus. Pertama pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan.

Kedua, pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan.

Ketiga, selain dukungan partai politik, dimana Jokowi masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan.

Namun, dia meyakini bahwa langkah politik Presiden nasal Surakarta itu tidak sepenuhnya bisa diterima, lantaran presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal.

“Ini merendahkan dirinya sendiri, seorang Presiden sudah selayaknya naik level menjadi seorang negarawan bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa,” katanya.

Tak hanya itu, dia menyebut dalam konteks pidato Jokowi sebagai seorang Presiden di Mustra, pidato tersebut penuh dengan gambaran lemahnya pemerintahan sekarang yang harus diselesaikan dan carikan jalan keluarnya oleh pemerintahan mendatang

“Ini seperti kata pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri artinya Jokowi sedang mempertontonkan kegagalannya memimpin dalam 9 tahun terakhir,” imbuhnya.

Sementara itu, dia melanjutkan upaya Jokowi untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah. 

Hal  ini setidaknya tergambar dari data survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022 menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi.

Sisanya mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi. Apalagi, dia melanjutkan Gen-Z dan Milenial yang presentasenya mencapai 60 persen.

Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tokoh dan aparatur pemerintah lainnya termasuk  Presiden sekalipun, sebab mereka punya preferensi politik yang cukup memadai.

Selain itu, mereka punya banyak kanal informasi sehingga keputusan politik mereka benar-benar otonom alias tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun.

“Ke depan, cara merawat demokrasi adalah dengan cara bagaimana  presiden  Jokowi netral, bagaimana Jokowi berfikir keras untuk menyukseskan Pemilu 2024, tidak cawe-cawe, tidak grasak-grusukan menyiapkan dan menyukseskan presiden penganti beliau. Presiden partisan di dalam pemilu jelas meninggalkan warisan yang buruk bagi sistem pemilu dan demokrasi kita,” pungkas Pangi.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Peneliti Voxpol: Presiden Ke-8 RI di Tangan Rakyat, Bukan Jokowi”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya