Solopos.com, JAKARTA — Wakil rakyat di Senayan mengkritik atribut baru berbau militer dalam seragam harian jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut legislator, pegawai ATR/BPN bukan penegak hukum sehingga atribut baru dalam seragam tersebut dianggap tidak relevan.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Kritikan disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
“Seragam dan atribut itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN terlebih dalam pemberantasan mafia tanah. Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik,” kata Junimart di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Baca Juga: Seragam Baru ATR/BPN: Tongkat Komando dan Baret Agar Lebih Berwibawa
Dia menjelaskan yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando namun pikiran dan hati para pejabat bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan.
Karena itu, dia justru mempertanyakan apa yang menjadi kerangka acuan serta urgensi dari inovasi gaya baru para pejabat maupun pegawai Kementerian ATR/BPN tersebut.
“Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya,” ujarnya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Baca Juga: Terungkap! Ada Mafia Tanah di Jateng, Korban 11 Orang
Junimart mengaku penasaran dengan korelasi penggunaan baret hingga tongkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.
“Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam situs resmi Kementerian ATR/BPN menyebutkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Mafia Tanah Bekerja secara Legal, Ilegal, bahkan Bertaruh Nyawa
Atribut tersebut, antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).
Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Pemasangan atribut baru dimaksudkan agar pejabat ATR/BPN lebih berwibawa dan percaya diri dalam bekerja.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
