SELEKSI PIMPINAN KPK : Pansel KPK 100% Perempuan, Abdullah Hehamahua: Tunggulah Kehancuran!

Seleksi pimpinan KPK dipimpin oleh Pansel yang 100% diisi perempuan. Mantan penasihat KPK bereaksi keras.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seluruhnya berisi perempuan. Hal itu langsung mendapat kecaman dari mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

“Innalillahi wa innailaihi raji’un. Kiamat sudah makin dekat,” cetus Abdullah Hehamahua saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (21/5/2015), yang dilansir Okezone. Abdullah Hehamahua mengungkapkan hal itu karena dia berpegangan kepada ajaran agama.

“Maaf, saya seorang muslim dan selalu berusaha menjadi muslim yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yakin akan pernyataan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan ‘Barangsiapa yang menyerahkan urusahan pemerintahan kepada perempuan, maka tunggulah kehancuran’,” terangnya.

Bahkan menurut dia, pilihan Presiden Jokowi masih jauh dari keseriusan melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi dengan melihat latar belakang para anggota Pansel tersebut. “Bukan cuma tidak maksimal, tetapi akan menuju kehancuran. Karena emansipasi perempuan itulah negara akan menuju kehancuran,” tegas Abdullah Hehamahua.

Ada sembilan nama yang dipilih Jokowi dari berbagai latar belakang akademik dan semuanya perempuan. Direktur Eksekutif Mandiri Institute, Destry Damayanti, dipercaya Jokowi menjadi Ketua Pansel KPK merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua dipegang pakar hukum Tata Negara Enny Nurbaningsih.

Presiden Jokowi membacakan nama Pansel KPK didampingi oleh Mensesneg Pratikno dan Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Teten Masduki. Berikut rincian Pansel KPK bentukan Presiden Jokowi :

1. Destry Damayanti
– Seorang ekonom, ahli keuangan dan moneter
– Sebagai Ketua Merangkap Anggota

2. Enny Nurbaningsih
– Pakar Hukum Tata Negara
– Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional
– Sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota

3. Harkristuti Haskrisnowo
– Pakar Hukum Pidana dan HAM
– Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham

4. Betti S Alisjabana
– Ahli IT dan manajemen

5. Yenti Garnasih
– Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uangg

6. Supra Wimbarti
– Ahli psikologi SDM dan pendidikan

7. Natalia Subagyo
– Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

8. Diani Sadiawati
– Ahli hukum
– Direktur analisa peraturan perundang-undangan Bappenas

9. Meuthia Ganie-Rochman
– Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial