Solopos.com, JAKARTA–Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan Kamis (12/1/2023) bahwa Korea Utara bertanggung jawab untuk kembali dalam pembicaraan penghentian program senjata nuklir. PBB telah memberikan sanksi kepada Korea Utara sejak tahun 2006 atas program rudal nuklir dan balistik.
Pembicaraan denuklirisasi antara enam negara, Korea Utara, Korea Selatan, China, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Jepang juga terhenti pada tahun 2009. Selain itu, pembicaraan antara Presiden Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2018 dan 2019 juga gagal.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Sejak saat itu, China dan Rusia juga mendorong agar sanksi PBB kepada Korea Utara dilonggarkan, untuk tujuan kemanusiaan dan membujuk Pyongyang untuk kembali berunding. Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan tentang aturan hukum, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan senjata nuklir ialah bahaya yang jelas nyata.
“Program senjata nuklir melanggar hukum yang dikejar oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru,” kata Guterres.
Lebih lanjut, Guterres mengatakan bahwa tanggung jawab ada di DPRK untuk memenuhi kewajiban internasional dengan kembali berunding. “Tanggung jawab ada pada DPRK untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan kembali ke meja perundingan,” lanjutnya, seperti dilansir dari CNA, Jumat (13/1/2023).
Meski begitu, misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Guterres. Pada November lalu, Menteri Luar Negeri Korea Utara menuduh Guterres berpihak pada AS dan gagal menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas. China mengatakan bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah rudal balistik dan program nuklir Korea Utara ada di tangan AS.
AS telah mengatakan bahwa terserah Korea Utara untuk memutuskan akan terlibat dalam pembicaraan mengenai program senjata nuklirnya. Korea Utara telah menolak permohonan diplomasi AS sejak Presiden Joe Biden menggantikan Trump pada Januari 2021. Diketahui tahun lalu, Korea Utara melanjutkan uji coba rudal balistik antarbenua untuk pertama kalinya sejak 2017.
Korea Utara juga bersiap untuk membuka kembali lokasi uji coba nuklirnya, meningkatkan prospek uji coba bom nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Sekjen PBB: Korea Utara Tanggung Jawab atas Pembicaraan Penghentian Program Nuklir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
