Sejuta Pengunjuk Rasa Guncang Brazil Jelang Piala Dunia 2014

Unjuk rasa besar-besaran melanda Brazil demi memprotes kualitas layanan publilk dan tingginya anggaran yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk menggelar Piala Dunia 2014, Kamis (20/6/2013) waktu setempat. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

BRASILIA — Aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Brazil. Setidaknya satu juta orang turun ke jalan di sejumlah wilayah Brazil demi memprotes kualitas layanan publilk dan tingginya anggaran yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk menggelar Piala Dunia 2014, Kamis (20/6/2013) waktu setempat.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Tekanan terhadap pemerintahan Presiden Dilma Rousseff terus meningkat seiring intensifnya aksi unjuk rasa jalanan terbesar di salah satu kawasan Amerika Selatan itu dalam waktu 20 tahun. Bahkan gara-gara unjuk rasa itu, Rousseff terpaksa membatalkan kunjungan ke Jepang yang semula akan dilakukan pekan depan.

Menurut kepolisian setempat seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/6), setidaknya satu juta orang ikut berunjuk rasa di lebih dari 100 kota di negeri yang berpopulasi sekitar 194 juta jiwa tersebut. Aksi unjuk rasa besar-besaran ini bermula dua pekan lalu dan disebabkan oleh kemarahan warga atas lonjakan biaya transportasi publik.

Aksi protes itu kemudian meluas dan para pengunjuk rasa pun menyerukan berakhirnya pemerintahan di Brazil saat ini yang dianggap korup. Para pengunjuk rasa juga marah setelah mendengar biaya sekitar US$15 miliar digunakan Brazil hanya untuk menjadi tuan rumah ajang bergengsi Confederations Cup dan World Cup.

Dalam aksi unjuk rasa di Rio de Janeiro, polisi sempat menembakkan gas air mata ke sekelompok pengunjuk rasa yang melemparkan batu-batu. Para demonstran juga sempat membakar satu kendaraan milik stasiun televisi lokal, SBT.

Seorang demonstran bahkan tewas setelah ditabrak seorang pengendara sepeda motor di Kota Ribeirao Preto. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga menuntut pendanaan yang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. (Tri Wiharto/JIBI/Reuters/Detik)