SBY ke Mataram, pengunjuk rasa bentrok dengan polisi

Mataram–Sedikitnya lima puluh orang pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, menyusul kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (27/7).

Para pengunjuk rasa dari “Aliansi Rakyat untuk Pembebasan” (ARP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Fuaduddin itu bentrok dengan polisi di Jalan Pemuda Mataram sekitar pukul 10.15 WITA.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

Bentrokan dan saling dorong terjadi setelah puluhan aparat kepolisian menghadang pengunjuk rasa yang akan menuju perempatan Jalan Udayana atau jalur yang akan dilewati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju lokasi acara di Kantor Gubernur NTB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai jadwal tiba di Mataram sekitar pukul 10.30 WITA untuk meluncurkan Indonesia bebas pemadaman listrik bergilir.

Para pengunjuk rasa sejak pagi sudah berkumpul di sekitar Jalan Pemuda Mataram. Mereka berjalan kaki dari tempat berkumpul di depan kampus Universitas Mataram (Unram) menuju perempatan Jalan Udayana yang akan dilewati rombongan Presiden.

Namun saat berada di Jalan Airlangga menuju Jalan Udayana, pengunjuk rasa dihadang puluhan aparat kepolisian.  Polisi menahan para pengunjuk rasa, tetapi mereka memaksa dan mencoba menerobos pagar betis polisi. Akibatnya terjadi bentrok saling pukul dan dorong.

Sejauh ini tidak ada yang terluka dalam bentrok tersebut, namun para pengunjuk rasa tetap mencoba menerobos pagar betis polisi.  Para pengunjuk rasa pada kesempatan itu menyampaikan orasi menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Menurut Fuaddudin kenaikan tarif dasar listrik  akan memicu inflasi. Harga berbagai barang kebutuhan pokok rakyat sudah membumbung tinggi.  “Laju inflasi juga akan meningkat terkait datangnya bulan Ramadhan, Lebaran, Natal dan tahun baru,” katanya.

Para pengunjuk rasa menyampaikan pernyatan sikap yang isinya menuntut listrik murah untuk rakyat, menolak kenaikan tarif dasar listrik, tolak kenaikan harga sembako, dan hentikan perampasan tanah.

“Kami juga mendorong tranparasi dan akuntabilitas sektor industri, perbaikan dan pemerataan infrastruktur untuk kepentingan rakyat, dan tolak pembangunan infrastruktur untuk pemodal,” kata Fuaduddin.

ant/rif