SBY dan lembaga tinggi negara sepakat tak saling menjatuhkan

Bogor–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pimpinan lembaga tinggi negara sepakat menjalankan sistem kabinet presidensil. Lembaga negara diminta saling check and balances , tidak saling menjatuhkan dan mengintip.

“Isu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kami semua bersepakat untuk sungguh memahami tentang pilihan kehidupan ketatanegaraan kita. Check and balances tadi juga dibahas,” kata SBY.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Hal ini disampaikan dia seusai rapat dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Rapat itu dihadiri Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua KY Busyro Muqoddas, dan Ketua BPK Hadi Purnomo.

Presiden meminta agar para penyelenggara negara dan lembaga-lembaga negara saling bersinergi, saling melengkapi, saling mengontrol, tidak ada abuse of power yang tidak sesuai dengan distribusi otoritas, dan distribusi kewenangan yang diatur dalam UUD atau konstitusi.

“Check and balances bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengintip. Sebagai contoh, yang kita pilih sistem kabinet presidensil, bukan kabinet parlementer. Bukan sistem parlementer yang memungkinkan untuk setiap saat bisa melaksanakan tindakan mosi tidak percaya sehingga kabinet bisa jatuh bangun, menteri bisa berguguran. Jiwanya tidak di situ,” papar dia.

Dalam sistem itu, lanjut SBY, presiden tidak bisa membubarkan DPR, MPR dan DPD. “Namun juga sebetulnya tidak berlaku semacam kultur mosi tidak percaya yang dianut sistem parlementer,” ujar SBY.

Menurut dia, UU tentang impeachment jelas sekali. Dalam UUD ada pasal 7 disebutkan, dalam keadaan apa seorang presiden dan wakil presiden bisa mendapatkan impeachment.

dtc/fid