Jakarta–Pemekaran yang terjadi di wilayah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir telah menghasilkan sekitar 205 daerah pemekaran. Dari jumlah tersebut, 80 persen mengalami kegagalan.
“Dalam 10 tahun terakhir ada 205 daerah pemekaran. 80 Persen mengalami kegagalan,” kata Presiden SBY saat jumpa pers bersama pimpinan DPR usai rapat konsultasi antara DPR dan presiden di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (14/7/2010).
Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya
SBY mengatakan, saat ini pemekaran masih akan terus dibahas, karena beberapa lagi wilayah akan dimekarkan. Padahal menurut SBY, jika pemekaran terjadi, banyak anggaran negara yang akan dikeluarkan.
“Anggaran akan banyak sekali untuk beli mobil, membangun gedung. Padahal inti pemekaran adalah untuk membangun pribadi masyarakat,” ujar SBY.
Selain membahas mengenai pemekaran wilayah, rapat konsultasi juga membahas mengenai perbatasan wilayah RI dengan negara-negara tetangga.
“Kami bahas sejumlah isu, utamanya pemekaran wilayah, pengelolaan batas negara, Prolegnas, dan sejumlah isu yang terkait tentang hal itu,” papar SBY.
Sementara Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, selama ini DPR banyak didatangi oleh masyarakat dari berbagai wilayah baik mengatasnamakan kelompok massa ataupun partai terkait desakan untuk memekarkan wilayah. DPR, menurut Marzuki tidak bisa melarang kehadiran mereka.
“DPR yang selama ini selalu didatangi, mengalami kesulitan untuk menolak mereka, karena sesuai dengan UU, setiap usulan harus dibahas,” kata Marzuki.
Soal RUU JPSK, Marzuki mengatakan DPR akan membentuk tim kecil bersama dengan pemerintah.
“Kita tadi juga membahas soal Nomor Induk Kependudukan,” tutup politisi Partai Demokrat tersebut.
dtc/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
