Jakarta--Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan melibatkan KPK, Komnas HAM dan PPATK dalam menjaring calon Kapolri.
Tiga lembaga ini dilibatkan untuk menjamin calon Kapolri nanti tidak terlibat pidana dan penyimpangan.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
“Kita akan minta klarifikasi KPK, apakah yang bersangkutan (calon Kapolri) ada dalam catatan tindak pidana KPK atau pengadilan,” ujar Ketua Kompolnas Djoko Suyanto kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (26/8).
Selain itu, Kompolnas juga akan menggandeng Komnas HAM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Yang jelas kita akan kerjasama dengan Komnas HAM. Apakah yang bersangkutan terlibat masalah HAM. Juga PPATK. Itukan yang menjadi pertanyaaan publik sekarang (soal rekening gendut),” kata Menkopolhukam ini.
Lebih lanjut Djoko mengatakan, calon pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) juga harus memenuhi syarat normatif seperti kapabilitas, integritas, kepangkatan dan juga jenjang karir.
Djoko juga mengakui jika sejumlah nama calon Kapolri sudah dikantongi. Namun ia enggan untuk menyebut nama-nama calon itu.
Sejauh ini, disebut-sebut ada tiga nama calon kapolri sudah di tangan SBY. Mereka yakni Irwasum Komjen Pol Nanan Sukarna, Kapolda Metro Irjen Pol Timur Pradopo, dan Kepala Lemdikpol Polri Irjen Pol Imam Sudjarwo.
“Tiga Nama itu paling kuat kansnya,” sebut seorang petinggi instansi hukum yang enggan disebut namanya saat ditemui detikcom di Jakarta.
dtc/nad
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
