Solopos.com, SOLO — Dalam mewujudkan Indonesia Bebas AIDS pada 2030, perlu kebijakan yang saling merangkul dari berbagai pihak untuk penanggulangan dan pencegahan HIV di tengah masyarakat.
Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS, sejak kasusnya pertama kali muncul di Bali pada 1987. Upaya penanggulangan pemerintah terdiri dari dua aspek, yakni pencegahan dan pengendalian.
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
Kedua aspek dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia ini perlu dilakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah juga telah melakukan berbagai strategi dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia, yaitu dengan menggunakan strategi global 95-95-95 yang tertuang pada Rencana Aksi Nasional (RAN) HIV AIDS dan PIMS.
Dalam rencana tersebut, disebutkan ada enam langkah yang diambil pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia. Salah satunya adalah penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat, termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multi sektor lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Poin tersebut mengartikan pentingnya saling rangkul dari berbagai pihak dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Apalagi pemerintah juga menargetkan Indonesia Bebas AIDS pada 2030.
Penanggulangan HIV/AIDS dari OMS
“Pemerintah bersama masyarakat dan mitra internasional telah melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan untuk mengatasi semua faktor yang menjadi kendala percepatan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS [Penyakit Infeksi Menular Seksual] di Indonesia dalam mencapai Eliminasi AIDS tahun 2030. Upaya ini mencakup mobilisasi sumber daya, penyediaan sarana-prasarana, perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan peningkatan jangkauan atau akses masyarakat pada upaya Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS, baik promotif-preventif, maupun kuratif-rehabilitatif,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam pengantarnya di Laporan Tahunan HIV AIDS 2022.
Dukungan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS juga datang dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Keterlibatan komunitas menjadi kunci dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. OMS lokal juga diberikan hak untuk mengelola dana swakelola tipe III untuk menanggulangi HIV/AIDS di daerah.
Tentunya OSM yang bisa mengakses dana swakelola adalah LSM yang peduli dengan AIDS dan berbadan hukum resmi serta memenuhi syarat-syarat organisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu organisasi yang turut serta dalam hal tersebut adalah Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI).
Organisasi yang dibentuk pada 28 Oktober 2009 merupakan sebuah jaringan nasional yang didekasikan untuk para pekerja seks di Indonesia. Anggota dari OPSI terdiri dari pekerja seks, mantan pekerja seks, baik perempuan maupun laki-laki.
Organisasi ini bekerja untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak konstitusi pekerja seks sebagai warga negara, menghilangkan stigma negatif terhadap pekerja seks, mendorong terlibatnya pekerja seks secara penuh dalam pengambilan kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS, serta mendorong adanya pengakuan negara Indonesia atau status pekerja seks di Indonesia.
Keterlibatannya yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak pekerja seks dan juga penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, saat ini OPSI tergabung dalam anggota Asia Pasifik Network of Social Workers (APNSW) dan NSWP (Global Network of Sex Work Project).
Penanggulangan HIV/AIDS yang saling rangkul di Indonesia ini dilakukan demi Indonesia Bebas AIDS pada 2030. Dengan cara tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Cita-cita tersebut tidak dapat tercapai tanpa dukungan lintas program, lintas serta masyarakat. Kesuksesan dapat terwujud dengan didukung akses layanan kesehatan berkualitas tinggi, upaya pencegahan, pendampingan dan dukungan tanpa adanya stigma dan diskriminasi,” ucap Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Anung Sihantono dalam rilis tertulisnya di laman resmi Kemenko PMK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
