RUU PILKADA : Satgas Cakra Buana PDIP Tolak Pilkada Tak Langsung

Solopos.com, JAKARTA–Satugas Tugas (Satgas) Cakra Buana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menolak Pilkada tak langsung. Cakra Buana PDIP juga meminta polemik RUU Pilkada diakhiri.

Dalam jumpa pres, di Jakata, Kamis (18/9/2014), Ketua Satgas Cakra Buana PDIP yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Komarudin Watubun mengatakan kontroversi RUU Pilkada harus diakhiri dan tetap pilkada dilangsungan langsung bukan dikembalikan ke DPRD.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

“PDI Perjuangan berprinsip bahwa proses politik harus ada dalam koridor konstitusi. Jangan terjadi pemaksaan opini kaum elit untuk kemudian merobah konstitusi. Itu sangat berbahaya,” ujar Komarudin dalam siaran pers yang diterima Solopos.com.

Terkait dengan RUU Pilkada yang ingin mengembalikan Pemilihan melalui DPRD, mengutip pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, kata Komarudin, PDI Perjuangan adalah pihak yang paling konsisten.

Sebelum amandemen UUD 1945, PDI Perjuangan menolak pemilihan secara langsung. “Ketika Amandemen dilakukan, disebutkan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung. Kami pun ikuti. Saat ini mau diganti lagi. Tentu kami tidak setuju karena itu bertentangan dengan UUD 1945. Kalau mau diganti, maka lakukan kembali amandemen UUD 1945 termasuk didalamnya pemilihan presiden kembali melalui MPR,” ujarnya.

Ditambahkan Komarudin, saat ini sejumlah pihak mencari legitimasi dan penguatan serta argumentasi terhadap upaya politik pemilihan melalui DPRD dengan berdalih Pancasila.

“Ini sangat tidak produktif dan pembodohan kepada masyarakat dengan memberikan interpretasi sembarangan terhadap Pancasila. Jangan karena kecewa secara politis, Pancasila dijual, rakyat dikorbankan,” tambahnya.
“Jika argumentasinya Pilkada secara langsung dianggap boros, menimbulkan ekses negatif berupa konflik, politik dinasti dan lain sebagainya, mari kita benahi sistemnya. Bukan mengubah konstitusi dengan serampangan,” kata politisi asal Papua yang sebentar lagi akan dilantik sebagai anggota DPR.

Terkait dengan waktu pengesahan yang sudah sangat dekat, Komarudin mengatakan dirinya sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah elemen bangsa, di internal PDI Perjuangan dan masyarakat bawah untuk mengawal dan mencegah proses politik yang berujung pada tragedi demokrasi di Indonesia dengan dilakukannya pemilihan melalui DPRD.

Melihat perkembangan terkini, tambah Komarudin, dirinya memberikan Apresiasi kepada Presiden SBY yang memberikan sinyal kembali pada pemilihan secara langsung.

“Kalau ini benar-benar diwujudkan, berarti SBY menjadi seorang negarawan, yang membangun sebuah generasi. Bukan hanya berpikir jangka pendek untuk kekuasaan. Dia akan berhasil soft landing di akhir pemerintahannya,” tambahnya.

Komarudin menambahkan bahwa dirinya akan melihat perkembangan terkini dalam beberapa hari ke depan. Jika sinyal dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap dilakukan, maka dirinya tidak segan untuk bersama elemen masyarakat.

“Kami mendapat dukungan rakyat. Kami sudah berkoordinasi dengan assosiasi kepala daerah, Kami harus perjuangkan aspirasi rakyat. Jangan terbawa arus kepentingan elit,” tegasnya.