RUU PILKADA : PPP Ingin Moratorium Pilkada Langsung, Bukan Menolak

Solopos.com, JAKARTA — Suryadharma Ali menyatakan PPP mendukung pilkada tak langsung alias lewat DPRD. Namun Sekjen PPP Romahurmuziy alias Romi memiliki pendapat berbeda. Dia menilai PPP sepakat untuk memoratorium pilkada langsung.

“Sekali lagi, usulan moratorium pilkada langsung itu tidak berarti PPP anti pilkada langsung,” kata Romahurmuziy seusai rapat dengan Suryadharma Ali di Ruang Fraksi PPP, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan fraksinya solid tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, di Gedung DPR, Jakarta.

“Insya Allah PPP solid, karena kami lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yg akan datang,” katanya melalui pesan singkat kepada Antara, Kamis.

Sebelumnya, Romi mengatakan dalam rapat pleno F-PPP, Rabu siang (24/9/2014), pihaknya telah mantapkan pilihan fraksi PPP untuk memoratorium pilkada langsung. Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini. “Insya Allah tidak akan ada perubahan,” katanya.

Ia mengatakan arahan DPP PPP menyebutkan evaluasi terhadap pilkada langsung sejak 1 Januari 2005 mendapati berbagai ekses buruk yang untuk sementara ini harus dimoratorium. “Karenanya Rapat Fraksi PPP pagi ini akan memantapkan pilihan untuk pilkada dikembalikan ke DPRD untuk beberapa tahun mendatang,” katanya.

Romi menuturkan, PPP bermaksud memoratorium pilkada langsung lantaran melihat ekses-ekses negatif yang ditimbulkan. Ekses buruk itu merent?ang mulai soal money politics hingga persoalan hukum yang menjerat Kepala Daerah. “?PPP mendukung sepenuhnya pilkada langsung tapi dengan catatan buruk yang berlangsung selama 10 tahun ini marilah kita moratorium untuk diluruskan kembali dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila,” kata Romi dikutip Detik.

Romi menyeru soal sembilan catatan evaluasi terhadap Pilkada langsung ala PPP.? Berikut adalah sembilan catatan tersebut:
?
Berikut 9 evaluasi pilkada langsung sejak 1 Januari 2005 ala PPP yang menyebutkan perlunya moratorium pilkada langsung 1 Jan 2005:

1. Tingginya biaya politik, yg memunculkan barrier to entry dari calon berkualitas tapi berbiaya cekak.
2. Munculnya politik balas budi dengan mengarahkan program bansos hanya kepada kantong-kantong desa yang memilihnya.
3. Kebutuhan cari uang kembalian menjadikan 60% (292) kepala daerah yang terpilih secara langsung terjerat persoalan hukum
4. Pilkada langsung meningkatkan eskalasi konflik horisontal.
5. Pilkada langsung memunculkan sejumlah ketidakpastian karena berlarut-larut dlm sengketa pilkada di MK yang sampai beberapa waktu lalu menimbulkan skandal tersendiri
6. Pilkada langsung memunculkan fenomena ketidakpatuhan bupati/walikota kepada gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat.
7. Moratorium pilkada langsung akan menghemat anggaran negara sekitar Rp 50 triliun dalam 5 tahun yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Pilkada oleh DPRD adalah pelurusan arah demokrasi kita. Dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila, sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalam sila Pancasila sila ke-4.
9. Pilkada langsung melestasrikan money politics, menjadikan demokrasi langsung kehilangan esensi.