RUU LKM Siap Dukung Keuangan Inklusif

Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo, didampingi Ketua GP Ansor Nusron Wahid, memberikan keterangan kepada wartawan seusai menyampaikan stadium general pada The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit (Ifis) di Diamond Solo Convention Center, Selasa (17/7/2012). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/SOLOPOS)

SOLO–Rancangan Undang-undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan siap mendukung penerapan keuangan inklusif yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran

Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowadoyo menyampaikan saat ini RUU LKM sudah masuk pembahasan tahap akhir. Pembahasan-pembahasan yang muncul dalam The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit (Ifis) yang diselenggarakan di Diamond Solo Convention Center (DSCC), Selasa-Rabu (17-18/7/2012), juga akan menjadi tambahan masukan sebelum RUU itu tetapkan.

Agus mengatakan, keuangan inklusif dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan. “Kami menghendaki semua nasabah dari LKM memperoleh jasa pelayanan keuangan yang baik dan aman. Maka, salah satu materi dalam RUU LKM itu adalah terkait perijinan bagi LKM. Nantinya, akan ada standarisasi persyaratan dan proses terkait perijinan LKM,” kata Agus, kepada wartawan seusai memberikan kuliah umum di Konferesi Ifis tersebut.

Kemenkeu, lanjut dia, siap mengambil langkah proaktif untuk mendukung penerapan keuangan inklusif. “Salah satunya mengenai bantuan atau subsidi langsung dari pemerintah tidak lagi diberikan secara tunai melalui pemerintah daerah tapi akan disalurkan dengan membuka rekening di LKM di daerah. Termasuk, jika bantuan langsung tunai (BLT) terkait kompensasi kenaikan harga BBM yang nilainya mencapai Rp30 triliun, jadi dilaksanakan.”