RUPIAH MELEMAH : Pemerintah Yakin Harga Kedelai Segera Normal

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menegaskan kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku komoditas tempe dan tahu di pasar nasional hanya bersifat sementara, serta dalam waktu dekat akan normal kembali.

”Kita harus menyadari kedelai sebagian besar masih diimpor. Ini terjadi karena mata uang dolar AS tengah menguat dalam beberapa hari ini. Jadi sifatnya hanya sementara,” kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan kepada wartawan, Senin (26/8/2013).

Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

Ditegaskan, setelah pemerintah menerbitkan paket kebijakan sebagai respons terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), segera mengalami apresisiasi dalam waktu dekat. Pada saat nilai tukar itu stabil, maka harga kedelai normal kembali.

Kenaikan kedelai dalam beberapa hari memang mengkhawatirkan karrena sempat mencapai Rp8.500/kg untuk tingkat pengecer. Situasi semacam ini mengancam kelangsungan industri produk tahu dan tempe.

Dikemukakan, pemerintah tetap memonitor dampak perkuatan dolar AS terhadap rupiah dan kemungkinan inflasi. Harga-harga memang sempat naik, namun setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasinya, akan stabiul kembali.

Kebijakan tersebut termasuk mengantisipasi depresiasi rupiah sehingga memungkinkan terjadinya kenaikan harga atau komoditas nasional. Dalam konteks ini termasuk kedelai sebagai bahan baku industri tahu dan tempe.

Menurut dia, gejolak harga tersebut tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Terutama ketika memicu terjadinya kenaikan harga kedelai. Secara tegas dikemukakannya bahwa kenaikan nilai itu hanya bersifat sementara.

Meski demikian pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus sebagai upaya mengendalikan harga kedelai sebagai salah satu proteksi bagi kelangsungan industri tahu tempe yang digeluti pelaku UKM.

”Tidak efektif apabila segera mengeluarkan kebijakan yang bersifat parsial saja. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu bersifat menyeluruh. Ini yang perlu dipahami berbagai pihak,” ungkap Sjarifuddin Hasan.

Meskipun instansi tersebut telah melakukan demplot terhadap pengembangan budidaya kedelai di pulau Jawa, namun hasilnya belum bisa menstabilkan harga kedelai. Sebab, kapasitasnya masih terbatas di beberapa titik.