Jakarta–Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mencatat sekitar Rp 80 triliun dana pemberdayaan UMKM yang tersebar di 21 Kementerian tumpang tindih sehingga tidak fokus digunakan untuk pemberdayaan UMKM.
Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno menyatakan uang tersebut tidak terpetakan dengan baik karena tidak terdapat sistem yang memantau efektivitas penggunaannya.
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
“Ada kesan tiap kementerian hanya mengurusi bidangnya saja, tidak spesifik pembiayaann bagaimana bidang pemasaran, manajemen. Jadi tumpang tindih. Semuanya dilimpahkan pada Kementerian Koperasi dan UKM saja,” jelasnya.
Sandi juga menyebutkan berdasarkan hasil survey 1 dari 5 pengusaha yang menyatakan kebijakan dari pemerintah sudah tepat sasaran, sedangkan selebihnya menyatakan belum tersentuh kebijakan pemerintah.
Untuk itu, lanjut Sandi, Kadin mengusulkan pembentukan Dewan Nasional UMKM yang diketuai langsung oleh Presiden SBY untuk memetakan seluruh potensi UMKM yang ada di seluruh Indonesia. “Kadin mengusulkan terbentuknya Dewan UMKM. Dewan nasional yang mungkin ketuanya Presiden,” jelasnya.
Keberadaan Presiden sebagai ketua harian dalam dewan tersebut, lanjut Sandiaga, akan lebih mempunyai pengaruh kuat ketimbang menteri. Terlebih masing-masing kementrian mempunyai program-program UMKM masing-masing. “Karena kalau level menteri nggak akan jalan programnya,” ujarnya.
Berdasarkan data Kadin, sekitar 99% dari total unit usaha di seluruh Indonesia merupakan unit usaha UMKM. Angka tersebut setara dengan 51,26 juta unit usaha. “Saat ini terdapat gap yang sangat besar antara pengusaha besar dan mereka (UMKM),” ujarnya.
Kadin juga berharap, Pemerintah bukan hanya memberi dukungan dalam bentuk pembiayaan (insentif), tetapi juga memberi kemudahan dalam birokrasi.
dtc/tiw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
