Jakarta--Menjelang datangnya Idul Fitri, semua pekerja pasti menunggu Tunjangan Hari Raya (THR). Namun sayang, sebagian pekerja tidak mendapat THR karena status kontrak atau outsourcing.
Padahal idealnya THR bisa diberikan tanpa memandang status.
Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran
“Pekerja tetap maupun yang tidak tetap, kontrak, outsourcing, harian, lepas, dll, berhak atas THR keagamaan sesuai masa kerja, tanpa diskriminasi,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka dalam rilis, Rabu (18/8).
Rieke mendukung pernyataan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang meminta setiap perusahan membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Namun seringkali terjadi penyelewengan.
“Mendesak pemerintah khususnya presiden untuk membentuk satgas THR. Tugas satgas tersebut mengawasi, menangani, dan menyelesaikan masalah THR secara efektif,” ujar pemeran Oneng di serial komedi Bajaj Bajuri ini.
Rieke juga meminta agar Kemenakertrans tidak lepas tangan soal permasalahan THR. Pengusaha yang membandel harus diberikan sanksi dengan menggandeng kepolisian.
“Pelanggaran THR bisa dijerat dengan pasal pidana umum. Seperti kasus PT UD Terang Suara Surabaya, tahun 2009 yang ditangani oleh Polda Jawa Timur, menggunakan KUHP, pasal 374 tentang penggelapan,” tutupnya.
dtc/nad
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
