Ribuan warga Tanjungpinang duduki Kantor PLN

Tanjungpinang– Ribuan warga Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menduduki kantor PT PLN Cabang Tanjungpinang, Senin (11/1). Mereka menuntut dihapuskan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN sejak enam bulan terakhir.

Massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat ini, berkumpul di depan kantor PLN Cabang Tanjungpinang Jalan Bakar Batu dari pukul 10.00 WIB.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Sebelum berkumpul di depan kantor PLN Cabang Tanjungpinang, terlebih dahulu massa melakukan “long march” dari Jalan Agus Salim tepi laut Tanjungpinang.

Dalam perjalanan menuju kantor PLN Cabang Tanjungpinang, massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kota (Forkot) Kepri, dari Partai Golkar, PDIP, Ormas, LSM, Mahasiswa dan masyarakat mengajak seluruh masyarakat pemilik toko yang berada di sepanjang jalan yang dilalui untuk ikut menyuarakan tuntutan kepada PLN.

Mahasiswa yang ikut bergabung dalam aksi unjukrasa tersebut juga membawa keranda mayat yang dihadiahi kepada PLN. Dalam orasinya di depan kantor PLN, pengunjuk rasa meminta PLN menghidupkan listrik 2×24 jam atau dimatikan untuk seluruh kota Tanjungpinang sampai perbaikan yang dijanjikan PLN atau PLTU Galang Batang selesai.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kepri, Lisdarmansyah yang ikut dalam orasi meminta PLN untuk tegas menyikapi krisis listrik yang sudah terjadi di Tanjungpinang dari tahun 2003 tersebut.

“Matikan listrik di seluruh Kota Tanjungpinang sampai perbaikan selesai, biar merata dan tidak ada lagi kecemburuan sosial yang timbul di masyarakat akibat pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN,” ujarnya yang juga Ketua komisi III DPRD Kepri.

Kepala PLN Kepulauan Riau selain Batam, Wahyu Bintoro yang menemui pengunjukrasa tidak bisa memenuhi tuntutan yang diajukan oleh ribuan masyarakat tersebut.

Pengunjukrasa juga menuntut kepolisian untuk menangkap Wahyu Bintoro karena diduga telah melakukan pembohongan publik terhadap akibat janji-janji yang diucapkannya tidak pernah ditepati sehingga membuat 200 ribu masyarakat Kota Tanjungpinang merasa dibohongi.

ant/isw