REVITALISASI PASAR KLEWER: Datangi Walikota, KPPK Desak Kepastian Revitalisasi

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Mereka ditemui langsung oleh Jokowi di Ruang Rapat Walikota. FRombongan yang dipimpin Ketua KPPK, Suhardi dan Pejabat Humas KPPK, Sholahudin sebagai juru bicara, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk memperkenalkan organisasi KPPK yang sudah terbentuk secara resmi dan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Solo.

Selanjutnya, KPPK yang mengklaim memiliki anggota mulai dari kalangan pemilik kios renteng, pedagang kaki lima (PKL) Klewer dan pemilik kios itu menyatakan sikap mereka yang berada di pihak yang pro alias mendukung rencana Pemkot untuk merevitalisasi Pasar Klewer. Mereka juga mendesak Pemkot segera memberi kepastian dan menyosialisasikan rencana itu kepada semua pedagang.

“Pemkot harus segera memberi kepastian dan melakukan sosialisasi karena saat ini makin berkembang isu-isu negatif. Salah satunya bahwa jika pasar direvitalisasi, kepemilikan kios akan dihapus dan pedagang harus membeli kios lagi nantinya dengan harga Rp300 juta-Rp400 juta,” kata Suhardi.

Pejabat Humas KPPK, Sholahudin menambahkan alasan pihaknya mendukung revitalisasi karena kondisi Pasar Klewer yang saat ini sudah makin memburuk, kumuh, semrawut dan membuat pedagang maupun pengunjung tidak nyaman. “Usia pasar ini sudah tua, sudah selayaknya direvitalisasi. Apalagi jika ingin bersaing dengan pasar-pasar lain sejenis yang lebih modern,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan rencana revitalisasi Pasar Klewer terus berjalan. Pemkot sudah membuat studi kelayakan dengan mengakomodasi permasalahan yang ada. Misalnya, parkir yang semrawut akan diselesaikan dengan membuat lahan parkir di bawah tanah dan di atap bangunan.

Sedangkan mengenai isu bahwa kepemilikan kios akan dihapus jika pasar direvitaliasi, Jokowi menegaskan itu tidak akan terjadi. Pedagang akan mendapat kios sesuai kepemilikan sebelumnya. “Revitalisasi ini suatu kebutuhan sebab kalau dibiarkan seperti itu maka tinggal tunggu waktu saja sebelum benar-benar terpuruk. Apalagi persaingan semakin ketat. Pemkot akan sosialisasi dan jika semua setuju baru akan dicarikan dananya. Kalau sekarang masih ada pro dan kontra ya lebih baik kami mengurus hal lain dulu,” jelasnya.

JIBI/SOLOPOS/Suharsih