Kabinet Indonesia Bersatu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (20/6/2013), membahas APBN Perubahan 2013 dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hasil rapat itu tak didukung seluruh partai politik yang berkoalisi mendukung SBY. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
JAKARTA—Istana Kepresidenan Jakarta menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah bukan lagi anggota koalisi pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan pergeseran menteri PKS dari kabinet SBY.
Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Jumat (21/6/2013), mengatakan bahwa kedudukan PKS di koalisi otomatis berakhir karena tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah terkait APBN-P 2013. “Jika tidak mendukung kebijakan Presiden, berarti parpol itu [PKS] bisa mengundurkan diri. Kalau tidak hakikat keberadaan Parpol telah selesai,” katanya.
Dia menambahkan potensi kebijakan pergeseran menteri selalu ada lepas dari perpecahan di tubuh koalisi. Julian menegaskan pemberhentian atau pergeseran posisi dalam kabinet adalah sepenuhnya hak preogatif Presiden, bukan wilayah Sekretariat Gabungan koalisi.
“Saya belum tahu akan ada reshuffle. Saya tidak bisa bicara peluang, itu hak preogatif Presiden. Kemungkinan itu selalu ada,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
