RESHUFFLE KABINET JOKOWI : Zulkifli Hasan: Masa Ketua MPR Dipilih Jadi Menteri?

Reshuffle kabinet Jokowi dikabarkan akan kembali dilakukan.

Solopos.com, SUKABUMI – Kabar akan adanya perombakan kabinet kembali mencuat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan disebut-sebut akan menduduki salah satu jabatan menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Namun Zulkifli membantah adanya kabar itu. “Reshuffle merupakan hak dari presiden, tetapi saya saat ini menjabat Ketua MPR RI masa dipilih menjadi menteri,” katanya saat konsolidasi pemenangan Pilkada Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Rabu (4/11/2015).

Ia menyebut sah-sah saja presiden kembali merombak kabinet kerjanya itu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Zulkifli mengatakan siapapun yang nantinya menjabat sebagai menteri harus bisa bekerja dan faham tugasnya.

Zulkifli enggan menyebutkan apakah ia tertarik atau tidak untuk kembali menduduki sebagai menteri. Bahkan, ia pun membantah pertemuannya dengan Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (3/11/2015) adalah untuk membahas reshuffle.

“Pak Jokowi mengundang saya karena pada saat itu ada tamu negara dari Finlandia dan saya diundang untuk ikut mendampingi. Dalam pertemuan itu kami tidak membicarakan sedikit pun tentang reshuffle,” ujar dia.

Zulkifli mengatakan selalu berkomunikasi dengan ketua umum partai lainnya, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tetapi, kata dia, komunikasi yang dijalin itu adalah untuk menjaga keharmonisan dan mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi di negara ini.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan PAN secara terbuka sudah menyampaikan memberikan dukungan pada pemerintah Jokowi dan JK dan hal itu diapresiasi oleh pemerintah.

“Nah untuk kelanjutannya sebenarnya sangat bergantung dari Presiden Jokowi dan PAN. Tapi yang jelas untuk meluruskan, saya dengar sendiri dari Pak Zulkifli bahwa mereka sama sekali tidak tawar menawar urusan kursi kabinet, sama sekali tidak,” ujar Pramono.

Mengenai kepastian akan isu reshuffle Pramono juga menyatakan itu kewenangan sepenuhnya presiden dan diskresi itu hanya dimiliki oleh presiden bersama wapres.