Solopos.com, BOYOLALI — Bupati Boyolali, Seno Samodro, kembali bikin geger. Rekaman pidatonya saat resepsi Hari Lahir (Harlah) Korpri, 4 Desember 2013, di Pendapa Kabupaten Boyolali, menggambarkan ajakan bancakan APBD bersama para camat, kepala desa, dan PNS.
Dari efisiensi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) 2014 yang mencapai Rp4,5 miliar, Seno menawarkan jatah untuk mereka. Bupati berkeinginan agar semua kasi, staf PNS, hingga kepala desa, bisa mengajukan kredit motor, dan mobil. Bunganya ditanggung Korpri. “Selama bupati menyelenggarakan program ini, targetnya setahun bisa Rp2 miliar.”
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Bupati juga mengilustrasikan jika harga motor di pasaran Rp14 juta dan akan menjadi Rp18 juta saat dibeli secara kredit, maka dengan mengajukan kredit melalui Korpri, pegawai hanya membayar Rp14 juta. “Sisanya dari Korpri. Itu namanya bupati sayang anak buah,” ujar Seno.
Salah satu peserta Harlah Korpri yang enggan disebutkan namanya, membenarkan pada saat resepsi Harlah Korpri tersebut Bupati mewacanakan program kredit motor, mobil, dan rumah. “Selain itu juga ada instruksi kepada camat dan kepala desa untuk inventarisasi tanah OO, dan tanah OO itu untuk kepala desa dan camat yang mau ambil kredit rumah,” ujar sumber tersebut.
Dia tidak tahu proses seperti yang diinginkan bupati untuk bisa mendapatkan tanah OO. “Tapi bupati bilang akan ada subsidi untuk kredit rumah. Tapi program-program yang ditawarkan Bupati bisa dilaksanakan asal pilihannya sama dengan Bupati, mungkin maksudnya adalah partainya.”
Dalam rekaman tersebut bupati menyebutkan bahwa subsidi untuk rumah itu bisa Rp10 juta. “Kalau khusus rumah saya berikan Rp1 miliar, kan bisa dapat 100 rumah.”
Selain program kredit, bupati juga merencanakan penyeragaman tarif lelang tanah kas desa. Rencananya tarif itu akan diatur dalam peraturan daerah (perda). “Jadi, setiap pengelolaan kas desa itu nanti, camat entuk 1% sebagai panitia, kepala desa 5%, bupati sekda komplit 2,5%. Nek camat 1 %, per tahun isa entuk Rp200 juta. Ning nek 5 persene kepala desa kiro-kiro entuk piro? ping limo? gundulmu kui! ya paling nyandake Rp80 juta hingga 100 juta per tahun,” papar Bupati dalam rekaman itu.
Bupati sempat menawarkan program tersebut terhadap peserta Harlah Korpri. “Piye mathuk ora? Ora mlaku dewe-dewe lho, seragam se-kabupaten.” Hanya, program itu belum masuk dalam APBD 2014 dan baru bisa dilaksanakan pada 2015.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
