SOLOPOS.COM - Ilustrasi pasangan LGBT (trethowans.com)
Solopos.com, JAKARTA – Komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender, queer, questioning, intersex, or asexual (LGBTQIA) se-ASEAN batal menggelar konferensi di Jakarta.
Pembatalan acara para kaum LGBT itu karena mendapat penolakan dari banyak kalangan.
Sesuai rencana, konferensi komunitas LGBT se-ASEAN itu bakal digelar di Jakarta pada 17-21 Juli 2023.
Penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week memutuskan untuk merelokasi konferensi LGBTQ di luar Indonesia, setelah menerima serangkaian ancaman keamanan dari berbagai pihak.
“Penyelenggara telah memonitor situasi dengan sangat teliti termasuk gelombang ‘anti LGBT’ di media sosial. Keputusan yang dibuat memastikan keselamatan dan keamanan dari partisipan dan panitia,” tulis ASEAN SOGIE Caucus dalam keterangan resmi, Rabu (12/7/2023).
ASEAN SOGIE Caucus mengungkapkan rencana konferensi tersebut bertujuan melakukan dialog dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang didiskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks mereka, yakni LGBT.
“Visi bersama kami tentang kawasan ASEAN yang inklusif didasarkan pada keberadaan ruang aman bagi masyarakat sipil dan pemegang hak untuk belajar tentang lembaga tersebut, untuk membahas masalah yang penting bagi mereka,” jelas ASEAN SOGIE Caucus.
Salah satu penolakan muncul dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.
Taufik meminta Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata untuk melarang pelaksanaan konferensi LGBT di Jakarta.
“Saya minta supaya Dinas Pariwisata melarang, karena tidak sesuai dengan budaya kita. tidak sesuai dengan pancasila dan tidak sesuai dengan agama kita,” ujar MTZ.
Menurutnya, Jakarta memang merupakan salah satu destinasi wisatawan asing.
Namun, Pemprov DKI harus melakukan filter terhadap wisatawan untuk meminimalisasi adanya potensi kejadian seperti konferensi LGBT.
Kabar rencana pertemuan kelompok aktivis lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) se-Asean di Jakarta, pada 17-21 Juli 2023 direspons pemerintah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad mengatakan pemerintah masih dalam posisi memantau apakah rencana itu benar atau tidak.
Rumadi menjelaskan sikap belum diambil lantaran Pemerintah masih memantau tanggapan dari masyarakat.
“Sejauh ini pemerintah masih melihat dan memantau perkembangan termasuk tanggapan-tanggapan yang muncul di masyarakat,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Meski begitu, dia memastikan, pemerintah masih berpegang pada ketentuan hukum terkait pencegahan meluasnya LGBT di Indonesia.
Namun, menurutnya terkait pelarangan izin untuk kegiatan komunitas itu, hal tersebut merupakan wewenang dari aparat hukum.
“Itu urusan aparat keamanan dan Pemerintah berpegang pada ketentuan hukum,” imbuhnya.
Saat ditanyakan mengenai sikap dari pemerintah terhadap komunitas LGBT, khususnya apakah akan memberikan ruang untuk komunitas tersebut.
Rumadi menegaskan komunitas yang dimaksud agar memperhatikan nilai hidup yang berkembang di masyarakat.
“Kalau hanya terkait orientasi seks individu, itu hak individu tersebut. Namun, kalau sudah terkait dengan pertemuan umum, apalagi berbau kampanye, perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tidak ada HAM yang mutlak tanpa batasan,” pungkas Rumadi.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ada Ancaman, Komunitas LGBT se-ASEAN Batal Bikin Konferensi di Jakarta”