Solopos.com, JAKARTA — Hak angket penggulingan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang sudah ditahan KPK terus bergulir. Namun PDIP sebagai partai pengusung Ratu Atut-Rano Karno menolak penggulingan Atut.
“Rapat partai tidak ada ke arah sana, fraksi itu kepanjangan tangan jadi tidak perlu menggulirkan angket segala,” kata Ketua DPD PDIP Banten, Ribka Tjiptaning, kepada Detik, Kamis (2/1/2014).
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Menurut Ribka, Ratu Atut tak perlu digulingkan oleh DPRD Banten. Karena proses hukum otomatis akan menentukan nasib Atut ke depan. “Kan proses hukumnya sudah berjalan. Kita jangan mentang-mentang, nanti Atut sudah jatuh ketimpa tangga lagi,” kata Ribka.
Ribka tak ingin PDIP terkesan berpesta di tengah jatuhnya Atut. Karena itu PDIP mencoba tetap menunggu proses hukum, meskipun kursi Gubernur Banten menanti. “Nanti malah PDIP dibilang senang-senang Atut kena masalah,” kata Ribka.
Sejumlah anggota DPRD Banten mulai menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Atut. Ketua Komisi I DPRD Banten dari PDIP bahkan termasuk salah satu penggalang hak angket tersebut. “Saya sebagai inisiator memulai dengan membubuhkan tanda tangan di surat dukungan hak angket. Saya optimistis bisa mendapat dukungan dari 14 anggota lainnya sebagai syarat sahnya pengajuan hak angket,” ujar Agus, Rabu (1/1/2014) kemarin.
Terkait manuver Agus, Ribka menegaskan bukan sikap partai. “Itu improve sendiri, nanti aku panggil. Masalahnya dia lagi umrah,” tegas Ribka.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
