Jakarta--Presiden SBY meminta kolusi antara pejabat negara dan pengusaha harus diberantas. Menkum HAM Patrialis Akbar pun mendukung rencana itu.
Meski punya banyak teman pengusaha dia menjamin menolak praktik kolusi.
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
“Kalau hanya dekat boleh, tapi tidak boleh kolusi. Saya banyak teman pengusaha,” kata Patrialis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).
Patrialis menegaskan, kalau seorang menteri atau pejabat negara berkolusi dengan pengusaha, yang terjadi adalah praktik mark up.
“Karena itu saya sangat sepakat, menteri tidak boleh kolusi dengan pengusaha,” terangnya.
Yang penting, lanjut Patrialis, jangan memakan uang negara secara tidak halal. “Kalau kolusi kan jelas dilarang,” tutupnya.
dtc/nad