Prostitusi online dan pornografi bertebaran di Twitter. Pemerintah minta Twitter menghapusnya.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau Twitter untuk membuka kantor berbadan hukum di Indonesia agar memudahkan kerja sama pemberantasan akun negatif.
Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak
“Kami sudah surati kantor pusat Twitter untuk menyelidiki 415 akun yang memuat konten dan promosi pornografi,” katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Kemenkominfo di Jakarta, Senin (8/6/2015).
Twitter lantas mengirimkan Vice President Global Public Policy, Collin Crowell, untuk bertemu dengan Menkominfo Rudiantara di Jakarta. Dalam pertemuan keduanya, Menkominfo mengklaim penyedia situs jejaring sosial itu akan menindaklanjuti permintaan Kemenkominfo.
“Saya juga meminta mereka untuk membangun kantor legal di Indonesia, enggak cuma kantor perwakilan,” ujar Menkominfo Rudiantara.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kememkominfo, Bambang Heru Tjahjono, menuturkan pemerintah memang tidak bisa langsung memberangus konten yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Menurutnya, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyurati penyedia jasa Internet dan pemilik situs untuk menutup akses atau menghapus akun-akun tertentu.
Oleh sebab itu, lanjut Bambang, dengan adanya kantor resmi, Pemerintah dan Twitter bisa berkoordinasi cukup di Indonesia tanpa harus repot-repot mengubungi kantor pusat. “Contohnya adalah Google. Kami bisa langsung minta Google Indonesia untuk hapus konten di Youtube yang melanggar aturan,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
