PROGRAM 35.000 MEGAWATT : Penyediaan Listrik Terkendala Pembebasan Lahan

Program 35.000 Megawatt terkendala pembebasan lahan dan perizinan.

Solopos.com, JAKARTA – Proyek penyediaan tenaga listrik hingga 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah terkendala masalah pembebasan lahan dan perizinan.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

“Kalau dua hal itu diselesaikan, akan cepat pembangunan proyek listrik 35.000 MW,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam Rakornas VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Ia menyebutkan angka 35.000 MW itu sebenarnya bukan target tetapi merupakan kebutuhan di Indonesia yang harus tersedia.

“Hingga sekarang baru ada 50.000 MW, saya optimis bisa dicapai,” kata dia.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek listrik itu, Presiden meminta pemerintah daerah ikut berperan dalam merealisasikannya.

“Daerah harus memndukung penuh dan ikut cawe-cawe, birokrasi perizinan juga harus dipotong agar tidak terlalu lama dan rumit,” kata Jokowi.

Dia meminta agar daerah tidak terpaku pada proyeknya saja tetapi harus melihat dampak lanjutan dari adanya pasokan energi yang memadai. “Ini bisa memberikan penerangan ke seluruh desa, industri mikro dan kecil juga bisa berproduksi dan berkembang,” katanya.

Menurut dia, kekurangan pasokan listrik dari kebutuhan harus dikejar agar terealisasi. “Kalau tidak dapat angka segitu, jangan harap pertumbuhan ekonomi akan baik,” katanya.

Jokowi menyebutkan pemerintah terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada tiga bidang yaitu infrastruktur pangan, infrastruktur konektivitas dan infrastruktur energi.

“Uangnya dari pengalihan subsidi BBM karena ruang fiskal menjadi longgar, tetapi tidak semua dari APBN, sisanya BUMN maupun investor,” kata dia.