PRODI HI: Pendaftar Prodi HI UNS Capai 600 Orang

SOLO-Jumlah pendaftar Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo hingga Senin (16/7/2012), sudah lebih dari 600 orang. Padahal Prodi itu, baru mulai menerima mahasiswa tahun ini.

Rektor UNS, Prof Dr Ravik Karsidi MS, mengungkapkan tahun ini kuota Prodi HI sebanyak 50 orang. Para pendaftar Prodi HI harus mengikuti Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMBPT) yang digelar 22 Juli. Pendaftaran dibuka hingga 20 Juli. “Tingginya minat ke Prodi HI menunjukkan bahwa masyarakat semakin memandang penting hubungan antar negara,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Sosialisasi Perkembangan Hubungan Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Wicara ASEAN dan Launching Prodi Hubungan Internasional di Ruang Sidang II UNS, Senin (16/7).

Promosi Harga Saham Masih Undervalued, BRI Lakukan Buyback

Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana berharap apa yang dipelajari mahasiswa Prodi HI tidak hanya literatur perkuliahan, tapi bisa dipraktikan di lapangan. Harapan ke depannya, bisa memperbaiki politik luar negeri yang dijalankan selama ini. Pihak Kemenlu menyatakan kesediaannya untuk sharing pengetahuan dan pengalaman dengan UNS. Ia juga berharap UNS bisa memberikan kontribusi nyata terhadap aktivitas hubungan luar negeri.

Ravik juga mengungkapkan saat ini di UNS ada sekitar 170 mahasiswa asing yang berasal dari 23 negara di dunia. UNS juga menjalin kerja sama dengan 25 perguruan tinggi di luar negeri.

Sementara itu Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Ditjen KSA, Kemenlu, Rahmat Pramono, mengungkapkan mulai 2015 akan diefektifkan standarisasi profesi di negara-negara ASEAN. Bidang profesi yang distandarkan antaralain kedokteran, akuntansi, arsitektur dan  perawat. Nantinya akan dikeluarkan sertifikat khusus bagi tenaga kerja di bidang tersebut, yang sudah dinyatakan memenuhi syarat.

Oleh karena itu saat ini sedang dipersiapkan institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut. “Dengan sertifikat itu, seorang dokter dari Indonesia misalnya, bisa bekerja di negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

Meski belum semua negara siap memulai tahun 2015, terangnya, kebijakan tersebut akan tetap dimulai tahun itu. Negara-negara yang belum siap, bisa menyusul.

Ketika ditanya apakah standarisasi profesi itu juga diikuti standarisasi gaji, Rahmat mengatakan, hal itu tidak bisa dipastikan. Soal gaji menyesuaikan kondisi masing-masing negara.