Presiden Terlibat Pemilihan Rektor? DPR akan Panggil Menristek Dikti

DPR akan memanggil Menristek Dikti untuk meminta penjelasan soal rencana pelibatan Presiden dalam pemilihan rektor.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi X DPR akan memanggil Menristek Dikti Mohamad Nasir untuk meminta penjelasan rencana kebijakan terkait pemilihan rektor perguruan tinggi negeri oleh Presiden.

Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan pemanggilan itu bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah yang ingin memilih rektor melalui mekanisme konsultasi dengan presiden. Apalagi, ujarnya, ada sinyalemen penentuan rektor oleh presiden bertujuan untuk mencegah paham radikal di kampus yang dinilainya berlebihan.

“Kami akan undang Menristek Dikti dalam rapat kerja yang akan dijadwalkan dalam dua minggu mendatang,” ujarnya, Minggu (4/6/2017). Sebelumnya rencana pelibatan Presiden dalam pemilihan rektor mendapat penolakan dari kalangan DPR.

Menurut Riefky, kalaupun ada kecurigaan kampus akan menjadi radikal karena faktor rektor, pemerintah seharusnya membina dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan para rektor perguruan tinggi.

“Komisi X DPR RI meminta pemerintah membuka ruang dialog terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan khususnya Majelis Rektor PTN yang beranggotakan 118 perguruan tinggi/politeknik negeri se-Indonesia,” ungkap politikus Partai Demokrat itu.

Sementara itu, pengamat pendidikan, Doni Koesoema, mengatakan pemilihan rektor tidak perlu dilakukan sampai ke tingkat Presiden. Doni menilai bahwa pemilihan rektor yang ada saat ini prosesnya sudah baik. Pasalnya, Kemristek Dikti sendiri memiliki kuota sebanyak 35% suara yang bisa diberikan dalam pemilihan rektor.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemilihan rektor di perguruan tinggi akan melibatkan Presiden Republik Indonesia. Tujuan dari keterlibatan Presiden tersebut adalah untuk bisa menangkal radikalisme di lingkungan pendidikan tinggi.