Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan perilaku sejumlah pemerintah daerah dalam mengelola UMKM yang dinilainya tidak sepenuh hati.
Jokowi menemukan data, lebih dari separuh dari anggaran pengembangan UMKM habis untuk honor dan perjalanan dinas pejabat.
Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks
Ia mencontohkan program pengembangan UMKM di suatu daerah memiliki anggaran Rp2,5 miliar.
Namun sebanyak Rp1,9 miliar dari total anggaran itu habis untuk honor dan perjalanan dinas.
“Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp1 miliar, sebesar Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat,” kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Jokowi mengingatkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja.
Menurut dia, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
Mantan Wali Kota Solo itu menandaskan, setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat.
“Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” kata dia, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Jokowi mencontohkan dalam sebuah APBD di sebuah daerah, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar.
Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Jokowi mengatakan semestinya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20—25 persen dari total anggaran.
Oleh karena itu, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
“Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
