POSISI MENTERI: PKS Tunggu Surat Resmi Presiden

JAKARTA–Hingga kini Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu surat resmi dari Presiden SBY terkait posisi tiga menterinya di kabinet karena kewenangan atas keberadaan para menteri tersebut ada di tangan presiden.

Demikian dikemukakan oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menanggapi sikap Presiden SBY yang hingga kini belum jelas terhadap partai berbasis Islam tersebut. Padahal, PKS telah melanggar isi kesepakatan koalisi karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

Menurut Anis, pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan pribadi dari anggota Setgab terkait posisi menterinya di kabinet karena keputusan resmi ada di tangan Presiden SBY.

“Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Sampai saat ini tidak ada surat resmi sehingga sikap kita menunggu,” ujar Anis saat ditemui wartawan menjelang masuk ruang kerjanya hari ini, Senin (9/4/2012).

Wakil Ketu DPR itu tidak mau menanggapi apakah sikap yang ditunjukkan Presiden SBY dengan tidak memecat para menteri PKS menunjukkan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu tidak berani.

Anis pun tidak mau menanggapi isu yang berkembang di kalangan parol pendukung pemerintah bahwa jatah menteri PKS akan dikurangi di kabinet karena sikapnya yang bertolak belakang dengan anggota koalisi lainnya.

Politisi senior PDIP yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan Presiden SBY seharunya segera mengambil sikap atas PKS. Selain itu, SBY tidak perlu mendelegasikan kepada pimpinan Setgab lainnya untuk memutuskan nasib para menteri PKS di kabinet.

Menurutnya, hak sepenuhnya soal masuk atau keluarnya PKS ada di tangan presiden. Kalau keputusan itu tidak segera diambil, ujarnya, akan banyak isu yang berkembang terkait posisi para menteri PKS tersebut. Bahkan dia menyebutkan cukup banyak tokoh yang berasal dari luar koalisi maupun dalam koalisi yang kebelet ingin jadi menteri.

Sementara pengamat politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai Presiden SBY tidak berani mengambil sikap terhadap PKS karena menghadapi dilema yang sangat berat. Dengan kondisi demikian, posisi PKS sekarang diuntungkan karena bisa mengambil kentungan dari tiga menterinya yang masih berada di kabinet. Padahal, ketika kebijakan pemerintah dinyatakan tidak populer partai itu tidak ikut bertanggung jawab, katanya.

“SBY tidak mau ambil risiko ini. Dia tidak ingin tangannya kotor sehingga disuruh Ical (Aburizal Bakrie) melakukannya sehingga nanti dia tidak bertanggung jawab atas risiko ini,” ujarnya.