Solopos.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy, mengakui di kalangan elite politik biasa menyebut Presiden Jokowi dengan panggilan “Pak Lurah”.
Menurutnya, sebutan Pak Lurah itu sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
“Jadi kalau sekarang sih tinggal meneruskan saja. Saya tidak tahu asalnya dari mana tapi orang-orang dekatnya menyebut ‘ini dari Pak Lurah’. Ya Pak Lurah saat itu Pak SBY,” ujar Romahurmuziy, dalam obrolan di kanal Youtube Total Politik, dikutip Solopos.com, Jumat (18/8/2023).
Romy mengatakan sebutan Pak Lurah untuk Jokowi mengacu pada jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia dan bukan merujuk pada personalnya.
Ia menceritakan saat dirinya menjadi Sekjen PPP, SBY yang ketika itu menjadi Presiden juga disebut sebagai Pak Lurah.
Mantan Ketua Umum PPP itu menduga ramainya sebutan Pak Lurah di era Presiden Jokowi merupakan efek dari pesatnya informasi di media sosial.
Sementara di era SBY, ketika itu media sosial belum masif sehingga isunya tidak sedahsyat sekarang.
“Dulu belum ada big data kan sehingga tidak semua bisa menangkap. Hari ini ketika big data menangkap semua orang berkata ‘oh ini dari Pak Lurah’,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan sebutan Pak Lurah adalah panggilan kesayangan para politikus kepada Presiden Jokowi.
Said mengklaim panggilan itu digunakan para elite politik untuk menunjukkan kecintaan kepada Jokowi.
“Memang di elite kita berkembang ‘Pak Lurah, Pak Lurah’ itu menunjukkan kecintaan. Karena presiden kita itu punya publik trust yang tinggi, luar biasa, sehingga di antara elite kalau nyebut ‘Pak Lurah’, ‘Pak Lurah’ kan panggilan kesayangan. Itu panggilan kesayangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menanggapi tentang julukan “Pak Lurah” yang disematkan kepada dirinya oleh sejumlah politikus beberapa waktu terakhir seiring menghangatnya tensi politik menjelang Pilpres 2024.
Jokowi membahas tentang julukan Pak Lurah itu saat membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Ia mengatakan awalnya tidak tahu tentang julukan Pak Lurah itu ditujukan kepada siapa.
Belakangan dirinya sadar bahwa ternyata julukan tersebut untuk dirinya.
“Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah,” ujar Jokowi sambil tersenyum, seperti ditayangkan dalam kanal Youtube DPR RI dan dikutip Solopos.com.
Alih-alih senang disebut Lurah, Jokowi menandaskan dirinya bukan hanya pemimpin tingkat kelurahan melainkan pemimpin seluruh Indonesia.
Ia menegaskan sebagai Presiden Republik Indonesia dirinya tidak ikut campur dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden.
“Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Iya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah presiden Republik Indonesia,” tandas mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi membantah bisa mengatur partai politik karena dirinya bukanlah seorang ketua umum parpol.
Justru ia mengembalikan kepada para ketua umum parpol terkait koalisi menuju Pilpres 2024.
“Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai poliitk. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah,” kata Jokowi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
