Solopos.com, JAKARTA — Kalangan pro pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diminta mengantisipasi ancaman gangguan keamanan yang berisiko muncul secara bersamaan lantaran pilkada bakal digelar secara serentak pada 2015.
Politisi PAN Taslim Chaniago mengatakan pelaksanaan Perppu No. 1/2014 tentang pilkada langsung yang menggagalkan UU No. 22/2014 tentang pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD berisiko memunculkan gangguan keamanan yang diprediksi akan sulit diatasi.
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
“Karena untuk pengamanan pilkada, aparat keamanan yang dikerahkan bukan hanya daerah itu saja. Saat ini, pengamanan pilkada kerap mendatangkan bantuan dari satuan aparat keamanan dari povinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Selasa (9/12/2014).
Dalam konteks implementasi pilkada langsung, jelasnya, harus diatur secara detail bagaimana pengamanannya karena pilkada langsung lebih rawan konflik massa jika dibandingkan dengan pilkada melalui DPRD. “Banyak pilkada pada 2015 yang dilakukan serentak, lalu bagaimana pengamanannya jika aparatnya masih harus meminjam daerah lain. Ini akan menyulitkan aparat keamanan menjaga wilayah agar tetap kondusif.”
Sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada 2015 akan ada 204 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan bisa dilakukan pilkada serentak. “Untuk itu, harus dipikirkan bagaimana potensi konflik dan penyelesaiannya.”
Menanggapi ancaman itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, beranggapan bahwa konflik yang melibatkan massa pendukung justru akan banyak terjadi jika pilkada diselenggarakan oleh DPRD.
Menurutnya, pilkada melalui DPRD justru akan banyak menuai konflik massa karena melibatkan kepentingan partai, bukan dukungan kepada pasangan calon. “Jadi, menurut saya, konflik pilkada langsung tidak perlu dikhawatirkan.”
Saat ini, Perppu Pilkada yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terancam ditolak oleh DPR setelah Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) yang berafiliasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) merekomendasikan kepada DPR untuk menolak perppu itu.
Meski demikian, SBY menyatakan komitmennya dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk berjuang agar perppu yang diajukan SBY saat menjadi presiden itu diterima oleh DPR.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
