Solopos.com, JAKARTA — Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia (PPIA) di Canberra, Australia menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada melalui DPRD oleh DPR RI ?dinilai telah mengkhianati prinsip dalam berdemokrasi.
Selain itu, pemberlakuan pilkada melalui DPRD juga secara pasti dapat mencabut hak konstitusional seorang warga negara untuk terlibat aktif dalam politik dengan memilih langsung pemimpinnya. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) tentang kedaulatan rakyat.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Salah satu anggota PPIA di Canberra, ?Hakam Ramadhani menilai bahwa polemik RUU Pilkada dapat menjadi pemicu konflik horizontal antar masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut. “Ditakutkan masyarakat akan terjebak dalam polarisasi kepentingan elite,” tutur Hakam dalam siaran persnya, Jumat (3/10/2014).
Selain itu, Hakam Ramadhani juga mengatakan bahwa pengalihan kewenangan pilkada ke tangan DPRD dinilai bukan sebuah solusi cerdas untuk sistem demokrasi di Indonesia.? Hakam meyakini sistem demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran, jika pilkada diselenggarakan melalui DPRD.
?”Yang jelas, demokrasi kita jangan sampai mundur. Harus tetap diperbaiki,” kata Hakam.
Hakam juga menegaskan kepada semua partai politik di Indonesia untuk tidak mempolitisasi isu tentang RUU Pilkada dengan menggunakan dalil-dalil yang diyakini dapat mengkhianati demokrasi ?di Indonesia. “Mengimbau agar partai-partai politik untuk tidak mempolitisasi isu ini dengan dalil-dalil yang menghianati demokrasi,” tukasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
