POLEMIK UU PILKADA : 10.000 Orang Gugat Pilkada Tak Langsung

Solopos.com, JAKARTA — Sebanyak 10.000 warga sudah menyerahkan surat kuasa untuk menggugat Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Hal itu dikatakan koordinator aksi damai Koalisi Tolak UU Pilkada Dhyta Caturani saat menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (12/10/2014).

“Sejauh ini sudah terkumpul sampai 10.000 orang yang siap menggugat UU Pilkada karena kita tidak ingin hak pilih kita direnggut oleh DPR,” kata Dhyta, seperti dikutip dari Antara.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Para warga menyerahkan surat kuasa untuk menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang tergabung dalam Koalisi Tolak UU Pilkada.

“Kita mengajak masyarakat atau warga negara yang mau menolak UU Pilkada untuk terlibat. Kita menggalang partisipasi publik untuk bersama-sama kita menggugat UU Pilkada,” kata dia.

Organisasi Kita Bergerak turut membantu dua organisasi Kontras dan Perludem menggalang partisipasi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengajak warga untuk mendukung gerakan untuk menggugat UU Pilkada dengan meminta mereka menyerahkan Karti Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani surat kuasa permohonan peninjauan kembali UU Pilkada.

UU Pilkada mengembalikan wewenang untuk memilih kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pilkada melalui DPRD. Aksi menolak UU Pilkada tersebut merupakan serangkaian acara yang telah dilakukan sejak beberapa pekan lalu untuk menghimpun masyarakat yang akan menggugat UU Pilkada.

Selain menyerahkan surat kuasa untuk mengajukan gugatan, warga juga membubuhkan cap jari kelingking sebagai bentuk penolakan terhadap UU Pilkada dalam aksi itu.