Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Partaonan Daulay (JIBI/SOLOPOS/Antara)
JAKARTA—Siapa yang paling diuntungkan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)? Pakar politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Partaonan Daulay menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pihak yang paling diuntungkan dengan rencana itu.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Bahkan, tegas dia, walaupun saat ini PKS getol berkampanye menolak kebijakan tersebut. “PKS mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, kemungkinan simpati dari rakyat karena menolak kenaikan harga. Kedua, penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM yang nantinya akan disalurkan kader PKS,” kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Saleh mengatakan apabila pemerintah benar-benar merealisasikan kenaikan harga BBM yang kemudian diberikan beberapa kompensasi bagi rakyat miskin, maka penyaluran kompensasi itu akan banyak berada di Kementerian Sosial. Saat ini, Menteri Sosial dijabat Salim Segaf Al-Jufri, kader PKS, partai yang kini gencar mengampanyekan penolakan kenaikan harga BBM melalui spanduk-spanduk yang menampilkan pengurus dan bakal calon anggota legislatif partai tersebut.
“Jauh-jauh hari pemerintah sudah menyampaikan ada empat program kompensasi yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, program keluarga harapan dan beasiswa siswa miskin. Tiga program itu akan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Sosial,” tuturnya.
Saleh menduga saat penyaluran kompensasi kenaikan harga BBM akan memanfaatkan jaringan PKS yang ada di daerah. PKS saat ini menolak kenaikan harga BBM, tetapi mereka juga yang akan menyalurkan kompensasi kenaikan harga.
Dengan begitu, kata Saleh, dugaan yang muncul bahwa Partai Demokrat yang paling mendapat keuntungan dari program kompensasi kenaikan harga BBM menjadi tidak tepat. Justru pada kenyataannya PKS yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan.
Karena itu, Saleh mengatakan apabila PKS melakukan manuver dengan berkampanye menolak kenaikan harga BBM, maka sudah tidak etis lagi mereka berada dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan di dalam kabinet.
“Lebih baik pos kementerian yang dijabat PKS digantikan kader dari partai yang loyal terhadap koalisi. Anggota koalisi bisa mendesak Presiden agar menindak tegas PKS, apalagi sudah kesekian kali mereka melakukan manuver yang melawan koalisi,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
