Pimpinan DPR berbeda pendapat soal Studi Etika BK ke Yunani

Jakarta — Pimpinan DPR punya pendapat berbeda terkait rencana kunjungan Badan Kehormatan (BK) DPR ke Yunani. Ada pimpinan DPR yang mengizinkan, ada juga yang mengkritisi.

“Itu bukan tanggungjawab saya, itu kan keputusan pimpinan. Kebetulan saya membawahi Komisi I,II,III, dan BKSAP, bukan BK. Itu kalau tidak salah Pak Taufik Kurniawan,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Hal tersebut disampaikan Priyo saat dimintai klarifikasi terkait Pimpinan DPR yang meng-ACC kepergian Badan Kehormatan (BK) DPR ke Yunani.

Kunjungan ini menjadi kontroversial karena tidak ada kejelasan agenda kepergian sepekan DPR yang memakan biaya Rp 2,2 miliar ini.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak mau menjawab siapa Pimpinan DPR yang memberikan persetujuan terhadap kepergian BK DPR. Pram heran mengapa kepergian yang tidak jelas tetap diizinkan.

“Itu bukan komisi yang saya pegang. Saya di Komisi IV sampai VII, saya malah sudah membatalkan kunjungan ke Turki, China, dan Hongaria,” kata Pram.

Ketua DPR Marzuki Alie justru berpendapat, dirinya tidak ada hubungannya dengan lalu lintas perizinan perjalanan ke luar negeri.

“Itu ditangani Wakil Pimpinan DPR. Masing-masing punya tanggungjawab komisi,” kata Marzuki.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memberi izin akhirnya menjelaskan. Menurut dia, semua syarat yang diajukan BK DPR sudah memenuhi ketentuan.

“Prinsipnya DPR tidak boleh dilarang karena bisa menimbulkan ketidakstabilan triaspolitika. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan,” kata Taufik.

Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat sama dengan Taufik. Anis menilai studi banding DPR ke luar negeri tidak bisa dibatalkan karena merupakan kebutuhan DPR.

“Karena sementara ini, kita belum punya law center untuk benchmarking. Saya juga belum pernah membatalkan karena dirasa perlu,” kata Anis.

Pimpinan DPR akhirnya sepakat menggelar rapat untuk mengkaji aturan studi banding ke luar negeri tersebut. Pimpinan DPR akan mengambil sikap tegas terkait rencana kepergian sejumlah komisi ke luar negeri.

dtc/tya